JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Asep N. Mulyana, menegaskan bahwa kecerdasan intelektual dan penguasaan ilmu hukum saja tidak cukup untuk membentuk sosok jaksa yang profesional. Seorang jaksa juga harus memiliki integritas, moralitas, etika, serta hati nurani dalam menjalankan kewenangan dan menegakkan keadilan.
Pesan tersebut disampaikan Asep N. Mulyana saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhi Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Rabu sore (11/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 506 peserta, terdiri atas 501 calon jaksa dan lima calon oditur militer. Dalam kesempatan itu, Wakil Jaksa Agung yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso.
Di hadapan para peserta, Asep mengingatkan agar pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tidak dipandang sebatas formalitas untuk memperoleh kelulusan. Sebaliknya, seluruh proses pendidikan harus menjadi momentum membangun karakter, memperkuat integritas, serta mempersiapkan mental dalam mengemban tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.
“Jangan pernah memandang kehadiran saudara di tempat ini sebagai sebuah formalitas seremonial belaka. Jadikan ruang kelas, lapangan upacara, dan setiap tetes keringat selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini sebagai Kawah Candradimuka untuk membentuk karakter dan jati diri saudara sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.
Menurut Asep, PPPJ bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan awal perjalanan panjang dalam menjalankan profesi dan tanggung jawab sebagai jaksa. Pengetahuan akademis, teori, praktik, serta pembinaan fisik dan mental selama pendidikan merupakan bekal awal sebelum para calon jaksa menghadapi kompleksitas persoalan hukum di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan penegakan hukum semakin berkembang seiring perubahan zaman, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
“Saudara dipersiapkan bukan hanya menjadi jaksa yang matang dari sisi keilmuan, memahami peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemahiran dalam menangani perkara. Namun, saudara juga harus siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk tantangan global yang terus berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) periode 2024 hingga Juli 2026 tersebut menjelaskan bahwa sosok jaksa paripurna harus mampu menyeimbangkan tiga aspek utama, yakni knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), dan hati nurani.
Menurutnya, knowledge merupakan fondasi kecerdasan intelektual, wawasan, serta penguasaan ilmu hukum. Sementara skill berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran profesional dalam menerapkan pengetahuan tersebut ketika menangani berbagai persoalan hukum.
Adapun hati nurani menjadi landasan moral yang memastikan setiap kewenangan dan tindakan jaksa tetap berorientasi pada keadilan, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal.
Ketiga aspek tersebut, lanjutnya, harus dipimpin dan diperkuat oleh integritas, moralitas, serta etika agar profesi jaksa tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum.
“Jabatan dan profesi jaksa memiliki peran yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan terhadap berbagai penyimpangan. Di antara idealisme dan realitas, sikap moral serta hati nurani menjadi kunci dalam menjalankan tugas profesi,” ungkapnya.
Asep juga mengingatkan bahwa kemampuan akademis dan kecerdasan intelektual tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai jaksa yang dipercaya masyarakat. Integritas harus menjadi karakter utama yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
Ia menyebut, Jaksa Agung selama ini senantiasa menekankan pentingnya membangun sosok jaksa yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki integritas, moralitas, dan etika.
“Jaksa Agung sering menyampaikan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya jaksa yang pintar atau memiliki knowledge yang kuat. Yang dibutuhkan adalah jaksa yang memiliki integritas, moralitas, dan etika,” jelas Prof. Asep.
Karena itu, para peserta PPPJ diminta terus memperbaiki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Pendidikan di Badiklat menjadi fondasi awal, tetapi pembentukan kualitas diri sebagai penegak hukum merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kesungguhan dan kemauan pribadi.
“Anda sendirilah yang akan membentuk diri Anda. Anda sendiri yang akan menempa dan berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain,” pesannya.
Menutup pembekalannya, Asep mengajak seluruh peserta memanfaatkan setiap tahapan pendidikan sebagai kesempatan untuk menempa diri dan mempersiapkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Ketika ditanya mengenai kesiapan untuk ditempatkan dan mengemban amanah sebagai jaksa di tengah masyarakat, seluruh peserta PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II secara serentak menjawab, “Siap!”
Jawaban tersebut menjadi penegasan komitmen para calon jaksa untuk menjalani tahapan berikutnya sebagai insan Adhyaksa.
Melalui pendidikan dan pembentukan karakter di Kawah Candradimuka Badiklat Kejaksaan RI, diharapkan lahir jaksa-jaksa paripurna yang tidak hanya cerdas dan profesional dalam penguasaan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, moralitas, etika, serta senantiasa menggunakan hati nurani dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. (bc/isl)