Prabowo di Persimpangan: Memilih Kawan, Kader atau Kepentingan Bangsa?

Kolom31 Dilihat

Oleh: Jufri

Ada satu hal menarik yang patut kita cermati dari dinamika politik menjelang pergantian posisi wakil presiden. Beberapa waktu lalu, Dasco pernah diwawancarai dan menceritakan bahwa Prabowo sampai lima kali menyampaikan keinginannya menggandeng Gibran kepada Jokowi. Kini, ketika posisi wakil presiden menjadi pembicaraan, nama Dasco justru ramai-ramai diusulkan oleh kader Partai Gerindra sendiri.

Sebuah dinamika politik yang menarik. Orang yang dahulu ikut menceritakan proses lahirnya pasangan Prabowo-Gibran, sekarang justru namanya didorong untuk menjadi pengganti Gibran.

Dukungan terhadap Dasco datang dari sejumlah pengurus daerah Gerindra. Bahkan, sejauh yang terlihat, belum muncul penolakan terbuka yang berarti dari partai-partai lain. Namun, tidak adanya penolakan tentu tidak otomatis berarti semua partai sudah sepakat.

Pertanyaannya, apakah dukungan ini memang merupakan aspirasi kader yang sejalan dengan kehendak Prabowo, atau justru berkembang menjadi dinamika politik tersendiri?

Ada beberapa hal yang menarik untuk kita baca.

Pertama, jika wakil presiden berasal dari internal Gerindra.

Dasco tentu memiliki sejumlah modal politik. Ia adalah Ketua Harian Gerindra, memiliki pengalaman di DPR, memahami dinamika parlemen, serta selama ini dikenal sebagai salah satu orang dekat dan kepercayaan politik Prabowo.

Dari sisi konsolidasi, memilih kader sendiri bisa memudahkan koordinasi dan menjaga kesinambungan komunikasi politik antara presiden dan wakil presiden.

Tetapi ada pula konsekuensinya. Konsentrasi kekuasaan akan semakin terlihat berada dalam satu lingkungan partai. Partai-partai koalisi lainnya tentu memiliki kepentingan dan mungkin mengharapkan ruang representasi yang lebih seimbang dalam pemerintahan.

Kedua, jika wakil presiden berasal dari luar Gerindra.

Pilihan ini juga memiliki kelebihan. Tokoh dari partai lain berpotensi memperkuat representasi koalisi, memperluas komunikasi politik, serta membangun keseimbangan antarkekuatan pendukung pemerintah.

Namun, konsekuensinya juga tidak sederhana. Perbedaan kepentingan partai, agenda politik, dan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan bisa menjadi tantangan tersendiri.

Jadi, baik dari dalam maupun luar Gerindra, keduanya memiliki kelebihan, kekurangan, dan risiko politik masing-masing.

Ketiga, membaca dukungan yang begitu ramai kepada Dasco.

Ini bagian yang menurut saya justru menarik.

Ketika banyak pengurus daerah Gerindra secara terbuka menyampaikan dukungan, tentu hal itu bisa dibaca sebagai aspirasi kader dan bentuk penghargaan terhadap tokoh internal partai.

Tetapi dalam politik, dukungan yang semakin besar juga dapat menciptakan ekspektasi. Ketika nama seseorang terus-menerus didorong, publik kemudian bisa bertanya: apakah ini benar-benar aspirasi kader, bagian dari komunikasi politik internal, atau sudah sejalan dengan kehendak Prabowo?

Kita tidak perlu terburu-buru menyimpulkan. Sebab, keputusan politik tidak selalu berjalan sesuai dengan riuhnya dukungan di ruang publik.

Keempat, bagaimana dengan hubungan Prabowo dan Dasco sendiri?

Ini yang tidak kalah menarik untuk diperhatikan.

Selama ini Dasco dikenal sebagai salah satu orang dekat dan kepercayaan politik Prabowo. Namun, dalam politik, kedekatan hari ini tidak otomatis menjamin kesamaan kepentingan selamanya.

Kita mengenal ungkapan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Ungkapan ini memang tidak selalu berlaku untuk setiap hubungan politik, tetapi cukup menggambarkan betapa dinamisnya relasi kekuasaan.

Jika Dasco benar-benar menjadi wakil presiden, tentu posisinya akan berubah secara signifikan. Ia bukan lagi sekadar Ketua Harian Gerindra atau Wakil Ketua DPR yang membantu mengelola komunikasi politik. Ia akan menduduki jabatan konstitusional tertinggi kedua di negara ini.

Sebagai wakil presiden, Dasco akan memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan ruang politik tersendiri. Hubungannya dengan Prabowo pun akan memasuki babak baru.

Bukan berarti keduanya pasti akan berhadapan. Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa hubungan antartokoh dapat berubah seiring perubahan posisi, kewenangan, dan kepentingan.

Orang yang hari ini menjadi tangan kanan seorang pemimpin, dalam situasi tertentu bisa saja memiliki pandangan dan kepentingan politik yang berbeda. Sebaliknya, orang yang dahulu berada di luar lingkaran kekuasaan bisa menjadi mitra yang sangat dekat.

Kelima, Dasco Bukan Gibran, dan Gibran Bukan Dasco.

Satu hal lagi yang perlu diperhitungkan, Dasco tentu sangat berbeda dengan Gibran dalam banyak hal. Keduanya memiliki latar belakang, pengalaman politik, gaya komunikasi, jaringan, dan cara membangun relasi kekuasaan yang tidak sama.

Gibran datang ke pemerintahan dengan latar belakang sebagai Wali Kota Solo, kemudian menjadi wakil presiden melalui dinamika politik yang sangat menyita perhatian publik. Sementara Dasco memiliki perjalanan politik yang lebih banyak ditempa melalui organisasi partai dan parlemen. Ia memahami mekanisme internal Gerindra, dinamika DPR, serta komunikasi antarelite politik.

Jika keduanya dibandingkan, tentu akan ada konsekuensi yang berbeda dalam pola komunikasi dan pengelolaan hubungan politik di lingkungan pemerintahan.

Pergantian Gibran dengan Dasco, apabila benar-benar terjadi melalui mekanisme konstitusional, bukan sekadar mengganti nama di kursi wakil presiden. Ada perubahan latar belakang, pendekatan, jaringan, dan kemungkinan pola relasi kekuasaan.

Karena itu, Prabowo juga perlu memperhitungkan bahwa memilih seseorang yang sangat dekat dan dipercaya bukan berarti seluruh dinamika pemerintahan otomatis menjadi lebih sederhana.

Sebab, Dasco bukan Gibran, Gibran bukan Dasco. Setiap orang membawa karakter, pengalaman, kepentingan, dan konsekuensi politiknya sendiri.

Keenam, bagaimana jika wakil presiden berasal dari kalangan nonpartai?

Ini juga sebuah alternatif yang menarik untuk dipertimbangkan.

Wakil presiden dari kalangan nonpartai atau profesional berpotensi memberikan warna berbeda dalam pemerintahan. Ia tidak secara langsung membawa beban kepentingan satu partai tertentu dan berpeluang menjadi jembatan komunikasi di antara berbagai kekuatan politik.

Namun, nonpartai bukan berarti otomatis independen. Seseorang yang tidak menjadi anggota partai pun bisa memiliki kedekatan, kepentingan, atau hubungan politik dengan kelompok tertentu.

Selain itu, wakil presiden nonpartai juga perlu memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen dan partai-partai pendukung pemerintah.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata mencari wakil presiden dari partai atau nonpartai. Yang lebih penting adalah integritas, kapasitas, pengalaman, kemampuan komunikasi, dan kesediaan bekerja untuk kepentingan bangsa.

Jabatan wakil presiden bukan hadiah politik, bukan pula sekadar tempat menampung kepentingan elite. Ada tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan.

### Jangan Sampai Simpati Rakyat Berubah

Ada satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai dinamika pergantian wakil presiden, dari Gibran kepada siapa pun yang nantinya dipilih, justru membuat simpati dan kepercayaan rakyat terhadap Prabowo mengalami perubahan.

Prabowo tentu memiliki pertimbangan politik sendiri. Tetapi jangan sampai keputusan yang diambil lebih banyak dibebani kepentingan elite, kompromi partai, atau kalkulasi kekuasaan daripada kepentingan bangsa.

Kasihan Prabowo jika keputusan politik yang seharusnya memperkuat pemerintahannya justru menjadi beban baru bagi dirinya. Apalagi bangsa ini masih menghadapi begitu banyak persoalan yang membutuhkan perhatian, energi, dan kepemimpinan yang kuat.

Rakyat tidak terlalu membutuhkan drama pergantian orang di kursi kekuasaan. Rakyat lebih membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, keadilan, serta pemerintahan yang benar-benar bekerja.

Pada akhirnya, siapa pun wakil presidennya, jangan sampai pergantian tersebut hanya menjadi kemenangan satu kelompok dan kekecewaan kelompok lainnya. Jabatan boleh berganti, konfigurasi politik boleh berubah, tetapi kepentingan rakyat jangan sampai menjadi korban.
Karena , yang sangat perlu dijaga bukan sekadar hubungan Prabowo dengan partai atau orang-orang terdekatnya, melainkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan dan masa depan bangsa ini.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni.