JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan jabatan diundur menjadi 9 Desember 2026.
Sebelumnya, sidang paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Pengunduran jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki agenda kenegaraan yang padat sekaligus membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung terkait penentuan dua nama calon wakil presiden.
“Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” kata Muzani dalam konferensi pers seusai Rapat Gabungan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wakil presiden.
Artinya, Presiden Prabowo harus menyampaikan nama-nama calon wapres paling lambat pada 25 November 2026.
Selain itu, Rapat Gabungan MPR RI juga menyepakati bahwa pelantikan wakil presiden terpilih akan mengacu pada semangat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni MPR memiliki kewenangan untuk melantik wakil presiden.
Sementara itu, terkait mekanisme pemilihan dalam sidang paripurna, apakah dilakukan melalui pemungutan suara (voting) atau mekanisme lainnya, Muzani mengatakan hal tersebut masih akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” ujarnya.
Muzani menegaskan, keputusan pengunduran jadwal sidang paripurna tersebut telah disetujui oleh pimpinan fraksi-fraksi partai politik di MPR RI serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Ia menjelaskan, Rapat Gabungan MPR RI digelar setelah pimpinan MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan kepada lembaga tersebut pada Senin pagi.
Dengan demikian, Sidang Paripurna MPR RI yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 akan menjadi agenda penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden Republik Indonesia yang saat ini kosong. (r/isl)
