MATARAM – Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Rudi Margono, meminta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) segera memberikan kepastian terkait hasil pemeriksaan dugaan pemerasan yang melibatkan tiga oknum jaksa terhadap Camat Pajo, Kabupaten Dompu.
Rudi menegaskan, setiap laporan pengaduan maupun hasil inspeksi kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin jaksa harus segera dituntaskan. Menurutnya, ketidakjelasan penanganan perkara berpotensi merugikan institusi kejaksaan maupun personel yang dilaporkan.
“Silakan konfirmasi dengan Aswas (Asisten Bidang Pengawasan). Kami harap seluruh laporan aduan, bahkan inspeksi kasus, agar bisa diselesaikan. Kalau tidak segera ditindaklanjuti akan merugikan organisasi juga insan yang bersangkutan. Jadi, harus segera ada kepastian,” kata Rudi saat melakukan kunjungan kerja ke Kejati NTB di Mataram, Senin (16/11/2026).
Ia mengingatkan, penegakan disiplin terhadap jaksa harus mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Rudi menjelaskan, penegakan disiplin bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga sebagai bagian dari pembinaan dan upaya menciptakan efek jera bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Untuk kategori ringan, sanksinya dapat berupa teguran tertulis. Sementara pelanggaran sedang hingga berat dapat berujung pada penurunan jabatan, pencopotan dari jabatan, hingga pemberhentian.
“Walaupun penegakannya tidak seperti pidana, tetapi tetap kita tindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Pemeriksaan Belum Menghasilkan Keputusan
Sementara itu, Asisten Bidang Pengawasan Kejati NTB, I Wayan Eka Widdyara, menyampaikan bahwa penanganan laporan dugaan pemerasan terhadap Camat Pajo masih berlangsung.
“Masih jalan, tapi belum ada hasil,” kata Wayan Eka.
Ia memastikan hingga saat ini belum ada penjatuhan sanksi terhadap pihak-pihak yang dilaporkan Camat Pajo, meskipun rangkaian inspeksi kasus di lingkungan Kejati NTB telah selesai dilaksanakan.
Sebelumnya, pada awal Juni 2026, Kepala Kejati NTB Wahyudi menyampaikan bahwa hasil inspeksi kasus dugaan pemerasan tersebut telah disampaikan kepada Jamwas Kejagung untuk diperiksa lebih lanjut.
Pengiriman hasil inspeksi itu merupakan bagian dari prosedur penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin jaksa. Namun, pihak Kejati NTB memilih belum membeberkan hasil pemeriksaan kepada publik sebelum adanya keputusan dari Kejagung.
Camat Pajo Mengaku Dimintai Rp30 Juta
Kasus ini bermula dari proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Imran, Camat Pajo, Kabupaten Dompu, dalam perkara penganiayaan.
Dalam proses tersebut, Imran mengaku dimintai uang sebesar Rp30 juta oleh tiga oknum jaksa yang saat itu bertugas di Kejaksaan Negeri Dompu. Uang tersebut disebut-sebut dengan alasan dapat meringankan hukuman yang akan dijalaninya.
Namun, Imran mengaku hanya menyerahkan Rp20 juta. Penyerahan uang tersebut disebut berlangsung langsung di kantor Kejari Dompu.
Imran mengungkapkan, dirinya sempat menempuh upaya perdamaian dengan korban penganiayaan sehingga mengira persoalan hukumnya telah selesai. Namun, proses hukum tetap berlanjut hingga dirinya harus menjalani penahanan.
Merasa telah dirugikan, ia kemudian melaporkan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.
Tiga jaksa yang dilaporkan masing-masing merupakan mantan Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu berinisial J, mantan Kepala Seksi Pidana Umum berinisial K, serta mantan Kepala Seksi Pidana Khusus berinisial IS.
Ketiganya diketahui telah berpindah tugas ketika dugaan pemerasan tersebut mencuat ke publik.
Hingga kini, Kejati NTB masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Jamwas Kejagung untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dalam perkara tersebut. (bc/isl)
