JAKARTA – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif, integritas, dan keberanian melakukan perubahan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan Harli saat memberikan ceramah pimpinan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhika Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global” tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim), Dr. Teuku Rachman.
Dalam pembekalannya, Harli menjelaskan bahwa kepemimpinan adaptif menjadi kunci bagi organisasi untuk menghadapi perubahan zaman. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu membaca perkembangan, tetapi juga harus sanggup menggerakkan tim untuk menyesuaikan pola pikir dan cara kerja tanpa meninggalkan nilai serta prinsip organisasi.
Ia menyebutkan, terdapat empat kata kunci yang saling berkaitan dalam tema kegiatan tersebut, yakni kepemimpinan adaptif, transformasi tata kelola, resiliensi nasional, dan daya saing global.
Menurut Harli, kepemimpinan adaptif merupakan fondasi untuk membangun tata kelola institusi yang efektif, responsif, tangguh, dan terpercaya. Pada akhirnya, institusi yang kuat dan berintegritas akan turut memperkokoh ketahanan nasional serta meningkatkan daya saing bangsa.
Harli juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Kejahatan semakin kompleks, lintas negara, serta memanfaatkan teknologi digital dan aset kripto.
Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk tidak terpaku pada pola kerja konvensional. Adaptasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi harus menjadi bagian dari budaya kerja agar Kejaksaan mampu menjawab perkembangan kejahatan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, kepastian hukum yang ditegakkan secara adaptif, konsisten, dan berkeadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.
Dalam konteks pembangunan nasional, Harli mengingatkan bahwa Indonesia telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dengan visi Indonesia Emas 2045.
Pencapaian visi tersebut membutuhkan institusi negara yang kuat, profesional, dan didukung sistem penegakan hukum yang berkualitas.
Terlebih, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kejaksaan seiring berlakunya KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026.
Pembaruan hukum pidana tersebut, termasuk pengaturan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP yang baru, menuntut perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih mengedepankan pemulihan, perlindungan korban, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Perubahan ini tidak cukup dijawab dengan menghafal pasal-pasal baru, tetapi menuntut perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara memimpin. Pemimpin adaptif tidak menunggu keadaan menjadi jelas. Pemimpin adaptif bergerak untuk membuat keadaan menjadi jelas,” tegas Harli.
Kepemimpinan Adaptif Berlandaskan Nilai BerAKHLAK
Lebih lanjut, Harli menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan penerapan nilai dasar BerAKHLAK.
Nilai tersebut meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Menurutnya, nilai adaptif dan kolaboratif bukan sekadar slogan atau anjuran, melainkan prinsip yang harus melekat dalam perilaku setiap insan Adhyaksa.
Karena itu, pelaksanaan PKP tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan jabatan. Pelatihan tersebut merupakan investasi institusi dalam menyiapkan pemimpin pengawas yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menghadapi tantangan organisasi.
Harli menilai pejabat pengawas memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan pimpinan di lapangan. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri merupakan garda terdepan yang menentukan kualitas pelaksanaan tugas, pelayanan, serta pengendalian mutu di satuan kerja masing-masing.
Kebijakan pimpinan tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diterjemahkan dan dilaksanakan secara tepat oleh jajaran pelaksana.
Oleh sebab itu, pemimpin pengawas harus mampu menggerakkan tim, membangun komunikasi, serta memadukan pengalaman para senior dengan energi dan kecakapan digital generasi muda.
“Jadilah pemimpin yang membimbing, bukan hanya pemimpin yang memerintah,” pesannya.
Tiga Pilar Aksi Nyata Kepemimpinan Adaptif
Dalam pembekalan tersebut, Harli juga mengajak peserta membangun kepemimpinan adaptif dengan berlandaskan doktrin Tri Krama Adhyaksa dan nilai Satya Adhi Wicaksana melalui tiga langkah konkret.
Pertama, akselerasi digital.
Harli mendorong seluruh peserta untuk mulai meninggalkan ketergantungan terhadap berkas fisik dan mengoptimalkan penerapan alur kerja elektronik.
Pemanfaatan Case Management System serta modernisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketepatan pengambilan keputusan, dan akuntabilitas organisasi.
Kedua, resiliensi institusi dan integritas.
Setiap pemimpin pengawas diminta memperkuat pengawasan melekat, melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta menerapkan mitigasi risiko secara cepat dan terukur.
Harli juga menekankan pentingnya sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk perbuatan tercela aparatur yang dapat merusak marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.
Menurutnya, pengawasan melekat bukan berarti mencurigai anggota tim, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab seorang pemimpin untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Ketiga, sinergi lintas bidang atau Een en Ondeelbaar.
Harli mengingatkan bahwa kompleksitas persoalan hukum saat ini tidak dapat diselesaikan melalui pola kerja yang parsial.
Seluruh bidang di lingkungan Kejaksaan, mulai dari Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, hingga Perdata dan Tata Usaha Negara, harus membangun koordinasi dan kolaborasi yang solid.
Ia meminta seluruh jajaran menghilangkan ego sektoral karena Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
Sinergi tersebut juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta pendampingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan.
Aksi Perubahan PKP Harus Memberikan Manfaat Nyata
Pada bagian akhir pembekalannya, Harli memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Aksi Perubahan yang menjadi salah satu komponen penting dalam PKP.
Ia mengingatkan agar setiap Aksi Perubahan yang dirancang peserta benar-benar menjawab persoalan nyata di satuan kerja, memiliki keberlanjutan, dan dapat diukur manfaatnya.
Aksi Perubahan, tegasnya, tidak boleh sekadar menjadi dokumen atau persyaratan administratif untuk menyelesaikan pelatihan.
Peserta diminta mengidentifikasi permasalahan yang benar-benar dirasakan organisasi dan masyarakat, menggali akar persoalan, berdiskusi dengan mentor, melibatkan staf, serta menetapkan indikator keberhasilan sejak awal.
Aksi Perubahan juga diharapkan berorientasi pada peningkatan akses keadilan, antara lain melalui percepatan penyelesaian perkara dan transparansi pengelolaan barang bukti.
“Jangan membuat Aksi Perubahan hanya untuk lulus pelatihan. Buatlah Aksi Perubahan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Harli menambahkan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan administratif. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus berani melakukan pembaruan, menggerakkan orang lain, mengatasi hambatan, dan menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat nyata.
Menutup ceramahnya, Harli menyampaikan empat pesan penting kepada peserta PKP Angkatan I dan II Tahun 2026, yakni berpikir adaptif, bertindak presisi, bergerak bersama, dan senantiasa menjaga integritas.
Ia mengingatkan agar jangan sampai zaman telah berubah dan hukum telah diperbarui, tetapi pola pikir serta cara kerja aparatur masih tertinggal dalam kebiasaan lama.
“Saudara adalah komandan lapangan insan Adhyaksa. Saudara mengubah kebijakan menjadi kenyataan dan memikul kepercayaan masyarakat,” pesannya.
Melalui pembekalan tersebut, diharapkan para peserta PKP mampu tumbuh menjadi pemimpin pengawas yang tangguh, berintegritas, dan adaptif. Mereka juga diharapkan menjadi motor penggerak perubahan dalam mewujudkan tata kelola Kejaksaan yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat. (bc/isl)
