Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus KUR Fiktif di Jember, Kerugian Negara Rp2,9 Miliar

Hukum26 Dilihat

SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro fiktif pada salah satu bank nasional Cabang Jember periode 2021–2023. Ketiga pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) dan seorang mantan pejabat internal bank tersebut diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran kredit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penetapan empat tersangka dilakukan penyidik pada Senin (16/11) malam setelah ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut.

“Pada malam hari ini juga tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan tersangka baru dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana KUR Mikro di bank nasional Cabang Jember tahun 2021 sampai dengan 2023,” kata Gede Punia di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11).

Keempat tersangka masing-masing berinisial A, Ketua Pokmas Titipan Barokah; JAC, Sekretaris Pokmas Titipan Barokah; HP, mantan Pemimpin Group Service (PGS) bank unit Kalisat; serta ASH, Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.

Menurut Gede Punia, para tersangka diduga bersekongkol menyalahgunakan kewenangan dalam proses penyaluran fasilitas KUR. Praktik tersebut diduga dilakukan bersama pimpinan cabang bank dengan memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan serta menerima sejumlah uang.

“Modusnya adalah penyalahgunaan penyaluran KUR, yaitu dengan cara bersama-sama dengan pimpinan cabang bank Jember menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp105 juta,” ujarnya.

Akibat perbuatan para tersangka, khususnya A, JAC, dan HP, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp2.955.008.424.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara dalam perkara penyaluran KUR Mikro fiktif di bank nasional Cabang Jember yang mencapai Rp41.487.138.481. Angka tersebut berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik juga melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Modus KUR Fiktif Libatkan Pengumpulan KTP dan KK Warga

Sebelumnya, penyidik Kejati Jatim mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran KUR Mikro di bank nasional Cabang Jember selama periode 2021–2023. Dalam praktiknya, penyaluran kredit dilakukan menggunakan pola channeling dengan melibatkan pimpinan cabang bank berinisial MFH dan 19 collection agent, termasuk tersangka Siti Kholijah.

Untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan kredit, Siti Kholijah diduga meminta orang kepercayaannya mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) warga desa tanpa mempertimbangkan apakah mereka benar-benar memiliki usaha produktif.

Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan kredit dengan data usaha yang diduga direkayasa.

Gede Punia sebelumnya menjelaskan, salah satu modus yang dilakukan adalah memanfaatkan kandang kambing dan lahan pertanian milik tersangka SH sebagai lokasi dokumentasi usaha calon debitur.

“Untuk Ternak Maharani, debitur difoto di kandang kambing milik tersangka SH di Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember. Sedangkan untuk PT Berlian, debitur difoto di ladang jagung dan pepaya milik tersangka SH yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen kredit,” kata Punia di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (17/9).

Setelah dokumen administrasi disiapkan, calon debitur yang mayoritas disebut buta huruf diminta menandatangani berkas permohonan kredit di rumah Siti Kholijah. Mereka diduga tidak diberi kesempatan membaca maupun memperoleh penjelasan mengenai isi dokumen yang ditandatangani.

Warga yang namanya digunakan sebagai debitur hanya menerima uang sekitar Rp1 juta dengan alasan memperoleh bantuan sosial (bansos).

Setelah kredit dicairkan, buku rekening dan kartu ATM yang semula diterima debitur kemudian diserahkan kepada tersangka SH. Pencairan dilakukan melalui agen bank yang disebut merupakan anak tersangka tersebut.

Gede Punia menjelaskan, dana hasil pencairan kredit diduga dikelola Siti Kholijah untuk kepentingan pribadi. Sebagian dana dipinjamkan kepada sejumlah collection agent yang mengalami kredit macet untuk melunasi pinjaman sebelumnya agar dapat mengajukan kredit baru. Sebagian lainnya digunakan untuk membayar utang pribadi.

Melalui PT Ternak Maharani, Siti Kholijah diduga mengajukan 98 debitur dengan nilai kredit masing-masing Rp45 juta. Total pencairan melalui perusahaan tersebut mencapai Rp4,252 miliar.

Sementara melalui PT Berlian, terdapat 37 debitur dengan nilai kredit masing-masing Rp49,9 juta, sehingga total pencairannya mencapai Rp1,893 miliar.

Kredit-kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan. Berdasarkan posisi outstanding per November 2024, dugaan penyimpangan yang melibatkan tersangka SH bersama MFH mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp6.146.297.274.

Penyidikan perkara ini terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro tersebut. (bc/isl)