Salah Paham Berujung Damai, Kejati Sulsel Setujui Restorative Justice Kasus Penganiayaan di Makassar

Hukum10 Dilihat

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) terhadap perkara dugaan penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Persetujuan tersebut diberikan setelah ekspose perkara secara virtual yang dipimpin langsung Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, pada Selasa (18/11/2026).

Dalam ekspose tersebut, Kajati Sulsel didampingi Wakajati Prihatin, Aspidum Teguh Suhendro, Koordinator Nur Utami Dewi Saudi, serta jajaran Bidang Pidana Umum Kejati Sulsel. Sementara dari Kejari Makassar hadir Kajari Andi Panca Sakti, Kasi Pidum Fri Harmoko, dan Jaksa Fasilitator A. Sri Yuliana Djufri.

Perkara tersebut melibatkan seorang perempuan berinisial ARRA alias A (20), warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang bekerja sebagai karyawati di Lego-Lego Foodcourt CPI. Ia disangka melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial HFO (63), warga Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini bermula pada Sabtu, 3 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WITA. Saat menghadiri pesta pernikahan tetangga, tersangka melihat korban bersenggolan dengan nenek dan ibunya. Merasa tidak terima dengan kejadian tersebut, tersangka kemudian menunggu korban di teras rumahnya.

Ketika korban melintas, tersangka menghampiri dan menegurnya. Namun, karena suara musik yang keras, korban tidak mendengar perkataan tersangka. Situasi tersebut kemudian memicu emosi tersangka hingga memukul wajah korban satu kali menggunakan tangan terkepal.

Aksi tersebut akhirnya dilerai oleh warga sekitar.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tk. II Makassar, korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan hidung akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut sempat mengganggu aktivitas korban selama beberapa waktu.

Memenuhi Persyaratan Keadilan Restoratif

Permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif diajukan karena dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar persetujuan tersebut antara lain, tindak pidana yang disangkakan memiliki ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak kategori III.

Selain itu, tersangka diketahui baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelusuran data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Pengadilan Negeri Maros yang tidak menemukan catatan perkara sebelumnya.

Kedua belah pihak juga telah mencapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan melalui fasilitasi Jaksa Fasilitator A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H. Kondisi korban pun telah membaik dan pulih dari luka yang dialaminya.

Pertimbangan lainnya adalah kondisi sosial tersangka. Berdasarkan hasil profiling, tersangka merupakan anak tunggal sekaligus tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai karyawati di Lego-Lego Foodcourt CPI dengan penghasilan yang tidak tetap.

Dalam arahannya, Muhammad Syarifuddin mengapresiasi jajaran Kejari Makassar yang telah memfasilitasi proses perdamaian antara kedua belah pihak.

“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian dan dikembalikannya kerugian yang diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” ujar Muhammad Syarifuddin.

Ia kemudian menyatakan bahwa permohonan penghentian penuntutan atas nama tersangka ARRA alias A telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025.

Dengan demikian, perkara tersebut disetujui untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Selanjutnya, Kajati Sulsel menginstruksikan Kejari Makassar untuk segera mengajukan permohonan penetapan persetujuan RJ kepada Pengadilan Negeri setempat.

Apabila tersangka sedang menjalani penahanan, Kejari diminta segera mengeluarkannya setelah memperoleh persetujuan RJ dari pengadilan. Jajaran juga diminta menuntaskan administrasi dan penyelesaian barang bukti sesuai ketentuan, mendokumentasikan seluruh kegiatan, serta melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang.

Kajati Ingatkan Tidak Ada Transaksi dalam Penyelesaian Perkara

Menutup ekspose, Muhammad Syarifuddin memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran jaksa agar menjaga integritas dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ tidak boleh disertai praktik transaksional dalam bentuk apa pun.

“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (r/isl)