JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI).
Kepastian tersebut disampaikan Cak Imin menyusul adanya pembahasan mengenai rencana pemanfaatan kawasan hutan kota UI untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Pleno itu melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya pemerintah daerah dan UI. Dalam hal ini saya sudah koordinasi dan saya pastikan, terutama berbagai pihak yang bertanggung jawab, khususnya Menteri Sosial, bahwa tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di hutan kota UI,” kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Cak Imin menegaskan dirinya termasuk pihak yang tidak menyetujui apabila pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dengan memanfaatkan kawasan hutan kota.
Menurutnya, pemerintah bersama pemerintah daerah dan pihak terkait masih mencari lokasi alternatif yang dapat digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat sekaligus menampung para siswa.
“Sementara yang sudah kita gunakan kan lokasi gedung Kementerian Sosial di Cilandak, Pondok Indah. Di situ sudah terbangun dan sudah digunakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah alternatif lokasi telah ditawarkan pemerintah daerah. Namun, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah agar pembangunan dapat dilakukan tanpa mengganggu kawasan hijau.
“Kita ingin kalau dibangun pun betul-betul tidak mengganggu hutan kota. Mari kita jaga lingkungan kita, mari kita pelihara hutan kita, mari kita sehatkan lingkungan kita,” kata Cak Imin.
DKI Usulkan Dua Lokasi Alternatif
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Usulan tersebut disampaikan setelah Pramono melakukan pembahasan bersama Menteri Sosial.
“Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Pramono, kedua lokasi tersebut masing-masing memiliki luas sekitar dua hektare dan memang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Penyiapan lokasi alternatif itu juga mempertimbangkan adanya penambahan kuota Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden.
“Karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” ujarnya.
Sementara terkait hutan kota Universitas Indonesia, Pramono menjelaskan bahwa sebelumnya memang terdapat keinginan dari pihak UI untuk menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Secara prinsip, Pramono tidak keberatan dengan usulan penyerahan pengelolaan tersebut. Ia menilai pengelolaan hutan kota dapat menjadi beban tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi.
Meski demikian, Pramono menegaskan tidak setuju apabila kawasan hutan kota UI nantinya dialihfungsikan untuk kepentingan lain, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Dengan demikian, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengarahkan pencarian lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ke lahan alternatif agar kebutuhan fasilitas pendidikan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kawasan ruang terbuka hijau. (a/isl)
