JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta Istana Kepresidenan melakukan penelusuran ulang terhadap berbagai kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai perlu menyusul terungkapnya dugaan praktik penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sugiat khawatir, praktik penyadapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan informasi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyusupkan kepentingan kelompok tertentu ke dalam kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Sugiat dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan ini agar disisir kembali,” ujar Sugiat.
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya kebijakan pemerintah yang telah dipengaruhi atau disusupi kepentingan kelompok tertentu yang dikaitkannya dengan Listyo Sigit.
“Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase, telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya, komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi? Supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” tuturnya.
Menurut Sugiat, penyisiran tersebut juga perlu mencakup peraturan presiden (Perpres) maupun regulasi lainnya. Ia menduga, hasil penyadapan yang disebut dilakukan Listyo Sigit dan pihak-pihak terkait berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah.
Sugiat menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa. Ia meyakini informasi hasil penyadapan tidak mungkin hanya disimpan tanpa tujuan tertentu.
“Pasti sudah digunakan untuk macam-macam. Apakah untuk melemahkan kebijakan Presiden, mensabotase kebijakan Presiden, atau bahkan untuk yang lebih parah lagi berusaha untuk katakanlah makar tadi,” kata Sugiat.
Ia juga mengaitkan kekhawatirannya dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Menurutnya, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, telah banyak kebijakan strategis yang ditetapkan sehingga perlu dipastikan tidak ada kepentingan tersembunyi yang memengaruhi proses tersebut.
Sugiat kemudian mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo yang pernah menyinggung persoalan birokrasi ketika hendak menandatangani dokumen penting dalam kondisi kelelahan.
“Dua tahun pemerintahan berjalan ini kan pasti sudah ada banyak kebijakan Presiden. Sebetulnya kan Pak Presiden pernah curhat ini di DPR bahwa pada saat paripurna DPR beliau mengatakan inilah kadang-kadang birokrasi. Pas mau teken-teken itu di sore hari ketika yang mau meneken itu sudah sangat letih,” imbuhnya.
Soroti Oligarki yang Menyusup ke Kebijakan
Lebih lanjut, Sugiat menilai kebijakan Presiden Prabowo pada dasarnya berorientasi pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, ia mengingatkan adanya tantangan dari kelompok oligarki yang dinilainya memiliki kemampuan beradaptasi dan mempertahankan kepentingan di tengah pergantian rezim pemerintahan.
Menurut Sugiat, kelompok oligarki kerap mampu mempertahankan pengaruhnya dalam berbagai situasi politik, sementara kepentingan masyarakat luas belum tentu mendapatkan perhatian yang sama.
“Kita rakyat kalah berkali-kali. Tapi selalu yang menang itu adalah, yang bertahan itu adalah oligarki-oligarki rakus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kemampuan kelompok oligarki tidak hanya terlihat dalam mempertahankan pengaruh melalui individu atau jaringan kekuasaan, tetapi juga dalam upaya memasukkan kepentingan mereka ke dalam regulasi dan kebijakan negara.
“Karena memang mereka punya kemampuan beradaptasi, punya kemampuan menyusup, punya kemampuan menginfiltrasi bukan hanya dalam konteks orang per orang tapi juga sampai menginfiltrasi kebijakan supaya kebijakan itu menguntungkan mereka,” pungkas Sugiat.
Pernyataan Sugiat tersebut menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah, khususnya untuk memastikan proses pengambilan keputusan negara berjalan sesuai kepentingan publik dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu. (r/isl)
