Menko Polkam Dudung Tegaskan Rakyat Berhak Kritik Kebijakan Pemerintah

Hukum, Politik16 Dilihat
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Hak tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang.

Dudung mengatakan, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, persatuan bangsa tidak harus dimaknai sebagai keseragaman pandangan, melainkan kemampuan masyarakat untuk tetap saling menghormati di tengah perbedaan.

“Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” ujar Dudung dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026), sebagaimana dilansir Antara.

Ia menilai kritik masyarakat justru dibutuhkan pemerintah untuk memahami aspirasi rakyat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan yang dijalankan.

Meski demikian, Dudung mengingatkan agar penyampaian kritik dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada provokasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Dudung juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang semakin banyak menggunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan pendapat dan kritik. Ia mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima, menyampaikan, maupun menyebarkan informasi di ruang digital.

Menurutnya, sikap kritis perlu disertai kemampuan memilah informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks yang mengandung unsur provokasi dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

“Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Dudung.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan kritik, tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital, serta komitmen memelihara persatuan di tengah kehidupan demokrasi. (bc/isl)