Jadi Broker Proyek, Eks Kadis Ketapangtan Binjai Dituntut 8 Tahun Penjara, Plt Asisten 5,5 Tahun

Hukum10 Dilihat

MEDAN – Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai, Ralasen Ginting, dituntut pidana 8 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui pengaturan proyek menggunakan kontrak fiktif.

Sementara itu, Joko Waskitono, yang menjabat Penjabat (Pj) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Binjai, dituntut pidana 5 tahun 6 bulan penjara dalam perkara yang sama.

Tuntutan terhadap kedua pejabat tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rian Widya Putra dalam persidangan di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (16/11/2026).

Dalam amar tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Ralasen Ginting serta denda Rp250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Sedangkan Joko Waskitono dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Tak hanya keduanya, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya. Ruman Dawaty, aparatur sipil negara (ASN) di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sementara Agung Ramadhan, seorang kontraktor, dituntut pidana 6 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Ralasen Ginting, Joko Waskitono, dan Ruman Dawaty terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun Agung Ramadhan dinilai terbukti melanggar Pasal 15 juncto Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan penyesuaian pidana dan KUHP.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim M. Nazir memberikan kesempatan kepada masing-masing penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan pekan depan.

Diduga Libatkan Sejumlah Pihak

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan bahwa dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sejak November 2023 hingga April 2025. Saat itu, Ralasen Ginting menjabat sebagai Penjabat Kepala Dinas Ketapangtan Kota Binjai sekaligus Pengguna Anggaran (PA).

Ralasen didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak, yakni Joko Waskitono, Ruman Dawaty, Agung Ramadhan, Dody Alfayed yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), serta almarhum Suko Hartono.

Jaksa menduga para terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah uang kepada calon penyedia barang dan jasa. Uang tersebut diduga diberikan sebagai imbalan agar para calon penyedia memperoleh penunjukan untuk mengerjakan kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Ketapangtan Kota Binjai.

Dalam dakwaan, sedikitnya 13 orang disebut sebagai pihak yang diduga dimintai uang. Beberapa di antaranya Ahmad Basri, Yogi Yanri, Hermansyah, Hendri Yuliadi, dan Ahmad Muslim Sembiring.

Praktik yang diduga melibatkan sejumlah pihak tersebut disebut berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Jalan Jambi, Kecamatan Binjai Selatan.

Persidangan perkara ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari masing-masing terdakwa. (bc/isl)