MAKASSAR– Prestasi membanggakan ditorehkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan setelah berhasil meraih peringkat I nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 kategori pagu besar.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kapolda Sulsel, Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam acara yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Rabu (29/4/2026).
Penilaian IKPA dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Polri. Dalam kompetisi tersebut, Polda Sulsel berhasil mengungguli 36 Polda lainnya di seluruh Indonesia pada kategori pagu besar.
Capaian ini semakin diperkuat dengan hasil dari 51 satuan kerja (satker) di lingkungan Polda Sulsel, di mana 30 di antaranya berhasil meraih nilai IKPA sempurna, yakni 100. Hal ini mencerminkan konsistensi dan kualitas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta akuntabel.
Kapolda Sulsel, Djuhandhani Rahardjo Puro, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh personel, khususnya para KPA dan fungsi keuangan yang terus menjaga disiplin dan integritas dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Peran pembinaan dari Bidang Keuangan juga dinilai signifikan dalam mendukung capaian tersebut, di bawah kepemimpinan S. Ferdinand Suwarji.
Kapolda juga menekankan bahwa capaian ini bukan sekadar prestasi, melainkan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Kami berkomitmen menerapkan prinsip TEPAT—tertib, efektif-efisien, partisipatif, akuntabel, dan terpercaya—sebagai landasan utama dalam setiap pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga transparansi, serta menghindari segala bentuk penyimpangan. Polda Sulsel pun diharapkan mampu mempertahankan capaian tersebut sekaligus menjadi role model dalam pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel. (bc)