Saksi Akui Serahkan Tanah Rp77 Miliar dan Hotel Rp19,9 Miliar kepada Don Ritto dalam Sidang Febrie Adriansyah

Hukum12 Dilihat

JAKARTA – Direktur PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), Heri Janto, mengakui telah menyerahkan aset tanah di Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp77 miliar kepada advokat Don Ritto alias Idon. Selain itu, Heri juga mengaku menyerahkan tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman di Kabupaten Badung, Bali, dengan nilai aset Rp19,9 miliar kepada terdakwa tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Heri saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan sejumlah pihak lainnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami penyerahan tanah di Cilincing yang sebelumnya dibeli Heri pada Oktober 2025.

“Nilainya berapa itu tanah di Cilincing? Senilai berapa?” tanya jaksa.

“Kurang lebih Rp77 miliar,” jawab Heri.

Jaksa kemudian menanyakan apakah tanah tersebut diperoleh melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Heri menjawab tidak. Ia juga membenarkan bahwa tanah tersebut dibeli pada 24 Oktober 2025.

Saat ditanya kapan sertifikat tanah itu diserahkan kepada Don Ritto, Heri menyebut penyerahan dilakukan pada Januari 2026.

“Bulan Januari (2026), Bu,” jawabnya.

Selain tanah di Cilincing, Heri mengakui menyerahkan tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman di Kabupaten Badung, Bali, dengan nilai aset Rp19,9 miliar kepada Don Ritto.

Menurut Heri, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kerja sama bisnis, yakni pengelolaan dan titip jual. Ia juga menyebut tidak ada perubahan nama kepemilikan dalam sertifikat hotel tersebut.

Jaksa kembali mengonfirmasi kedua penyerahan aset itu. Tanah di Cilincing dibeli pada 24 Oktober 2025 dan sertifikatnya diserahkan kepada Don Ritto pada Januari 2026. Sementara Hotel The Nyaman diperoleh melalui lelang pada September 2024 sebelum sertifikatnya diserahkan untuk dikelola.

“Seperti itu ya?” tanya jaksa.

“Betul,” jawab Heri.

Tiga Terdakwa dalam Perkara TPPU

Dalam perkara ini, terdapat tiga terdakwa, yakni mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.

Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp346,7 miliar dan 440.990 dollar AS selama periode 2020 hingga Juli 2026.

Dakwaan tersebut dibacakan JPU dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Penerimaan tersebut disebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie juga didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar, uang Rp20,6 miliar, serta investasi Rp60 miliar beserta tanah dan bangunan dari sejumlah pihak.

Jaksa turut mengungkap dugaan penerimaan lainnya yang mencapai Rp203,4 miliar dari sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.

Menurut dakwaan, uang dan aset tersebut diduga disamarkan melalui rekening, penyertaan modal perusahaan, serta pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. (bc/isl)