JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar, kondusif, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Tito menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
Menurutnya, komunikasi dan musyawarah menjadi kunci untuk menemukan formula pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak, sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.
Mendagri menegaskan, Kemendagri akan turut mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah.
Untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan daerah, Kemendagri juga akan menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci, termasuk mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap proses penetapan upah minimum.
“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan tahapan dan jadwal penetapan upah minimum 2027. Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026.
Selanjutnya, lima hari setelah penetapan UMP, dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari setelahnya.
Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis serta data pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran upah minimum.
Data tersebut antara lain bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelas Yassierli.
Dengan pengawalan pemerintah pusat dan daerah serta pelibatan unsur pekerja dan pengusaha, penetapan upah minimum 2027 diharapkan berlangsung kondusif, transparan, dan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan iklim usaha. (bc/isl)
