JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH). Dalam ujian terbuka yang digelar Sabtu (14/11/2026), Setyo mengusulkan model single chief executive atau kepemimpinan eksekutif tunggal sebagai solusi untuk mengatasi persoalan ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Gagasan tersebut dituangkan dalam disertasi berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”. Dalam penelitiannya, Setyo mengulas fenomena disharmoni hubungan kepala daerah dan wakilnya setelah penerapan sistem pemilihan melalui pasangan calon (one ticket election).
Menurut Setyo, meskipun dipilih secara bersamaan, wakil kepala daerah dalam praktik pemerintahan kerap hanya ditempatkan sebagai pembantu kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakseimbangan hubungan kerja di antara keduanya.
“Meskipun dipilih secara bersamaan, wakil kepala daerah lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ kepala daerah. Hampir 60% kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki relasi yang tidak baik di penghujung masa jabatan,” terang Setyo.
Di bawah bimbingan promotor Henry Sulistyo Budi, Setyo mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan buruknya hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Ketidakharmonisan tersebut, antara lain, tercermin dari perilaku saling mencari kesalahan, saling mencurigai, hingga saling melaporkan.
Persoalan yang awalnya bersifat personal itu, menurutnya, berpotensi meluas dan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
“Saya merenung dan memikirkan realita disharmoni kepala daerah mengakibatkan perilaku saling curiga, saling melaporkan, dan nyatanya bisa berujung saling menjatuhkan. Saya khawatir persoalan tersebut tidak berhenti pada hubungan personal kedua pejabat saja, namun berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan nasional, serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” urai Setyo.
Fenomena tersebut mendorong Setyo mempertanyakan akar persoalan disharmoni tersebut. Apakah penyebabnya terletak pada faktor politik, karakter personal pejabat, budaya hukum, atau justru substansi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan?
“Bagaimana kalau persoalan ternyata terletak pada desain hukumnya?” tanyanya.
Frasa Membantu Dinilai Menjadi Sumber Persoalan
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam disertasi tersebut adalah penggunaan frasa “membantu” dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Setyo menilai frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Ketidakjelasan itu semakin kompleks ketika berhadapan dengan karakter personal, afiliasi partai politik, serta kepentingan politik masing-masing pejabat.
Akibatnya, meskipun kepala daerah dan wakilnya memperoleh legitimasi politik melalui satu paket pemilihan, hubungan kerja keduanya tidak selalu berjalan harmonis.
Menurut Setyo, persoalan tersebut bukan sekadar masalah komunikasi, hubungan personal, maupun kepentingan politik. Ketika desain hubungan kerja tidak memberikan kepastian mengenai pembagian fungsi dan kewenangan, kondisi itu dapat memunculkan berbagai tafsir norma yang berpotensi mengganggu kepastian hukum.
Dalam disertasinya, Setyo memperkenalkan konsep pseudo authority, yakni kondisi ketika seseorang berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, menurutnya, akan muncul fenomena disharmony by design, yaitu ketidakharmonisan yang justru berakar dari desain sistem dan pengaturan hukum.
“Temuan disertasi mencatat kondisi tersebut sebagai pseudo authority, yakni suatu keadaan di mana seseorang berada di dalam pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas. Apabila kondisi tersebut terjadi terus-menerus, situasi tersebut akan melahirkan disharmoni by design,” papar Setyo.
Usulkan Model Kepemimpinan Eksekutif Tunggal
Disertasi tersebut juga menyoroti adanya ketegangan pengaturan antara UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Setyo, frasa “membantu” memberikan kesan bahwa wakil kepala daerah memiliki fungsi dan peranan yang lebih lemah, meskipun memperoleh legitimasi politik melalui proses pemilihan yang sama dengan kepala daerah.
Sebagai solusi, Setyo mengusulkan reformulasi mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah. Ia merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggunakan frasa “dipilih secara demokratis”, sehingga menurutnya terdapat ruang untuk mengembangkan mekanisme pemilihan yang tidak harus dilakukan secara langsung dalam satu paket pasangan calon.
“Bagaimana mungkin dua orang dengan satu proses legitimasi demokratis diposisikan pada fungsi dan kewenangan yang berbeda?” ungkap Setyo.
Melalui disertasinya, ia mengusulkan model single chief executive dalam pengisian jabatan kepala daerah. Model ini menempatkan kepala daerah sebagai pemegang mandat elektoral utama sekaligus pusat kepemimpinan eksekutif di daerah.
Sementara itu, wakil kepala daerah memperoleh kedudukan melalui mekanisme institusional yang pengaturan mengenai fungsi dan kewenangannya ditetapkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Dengan model itu (single chief executive), kepala daerah menjadi pusat kepemimpinan eksekutif. Sementara itu, wakil kepala daerah memperoleh kedudukan melalui mekanisme institusional yang diatur oleh hukum dan undang-undang,” kata Setyo.
Gagas Lembaga Mediasi Pemerintah Daerah
Selain menawarkan perubahan mekanisme pengisian jabatan, Setyo juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi Pemerintah Daerah.
Forum khusus tersebut dirancang sebagai wadah penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian konflik secara institusional sebelum persoalan berkembang dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Setyo menilai pembentukan forum mediasi tersebut penting karena proses pembentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini tidak selalu didasarkan pada kesamaan visi dan kesepahaman politik.
Bahkan, dalam sejumlah kasus, pasangan calon terbentuk karena kepentingan elektoral yang bersifat pragmatis.
“Pembentukan forum ini diperlukan mengingat proses pembentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah banyak dilatarbelakangi kawin paksa guna kepentingan elektoral,” tukas Setyo.
Melalui gagasan single chief executive dan pembentukan lembaga mediasi Pemerintah Daerah, Setyo menawarkan pendekatan pembenahan sistemik untuk membangun hubungan kerja yang lebih jelas, harmonis, dan efektif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (bc/isl)
