MEDAN – Tim peneliti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) bersama University Sains Malaysia (USM) mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Regulasi turunan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengakuan hukum terhadap pekerja rumah tangga diikuti dengan kepastian upah, pengaturan jam kerja, jaminan sosial, serta mekanisme perlindungan yang efektif.
Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Pengakuan Hukum Menuju Perlindungan Efektif Pekerja Rumah Tangga” yang berlangsung di Hotel Madani Medan, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penelitian kolaboratif internasional bertajuk “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Keadilan Maqashid Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026”. Penelitian ini difasilitasi melalui program MoRA The AIR Funds Kementerian Agama bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2026.
Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., mengatakan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2026 merupakan kemajuan penting dalam sejarah perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih membutuhkan aturan teknis yang lebih terukur agar hak-hak pekerja tidak berhenti sebatas pengakuan normatif.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum adanya ukuran atau rentang upah yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan penghasilan layak bagi pekerja rumah tangga.
Menurut Arifuddin, ketentuan yang memberikan ruang kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja perlu diperkuat dengan pedoman pengupahan. Hal ini mengingat posisi tawar pekerja rumah tangga dalam praktiknya tidak selalu seimbang dengan pemberi kerja.
Selain persoalan upah, pengaturan waktu kerja juga menjadi perhatian. Penggunaan istilah waktu kerja yang manusiawi tanpa batasan operasional yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Persoalan tersebut terutama dapat dialami pekerja rumah tangga yang tinggal bersama pemberi kerja atau live-in, karena berpotensi menghadapi tambahan pekerjaan di luar kesepakatan awal.
Karena itu, Arifuddin menilai pengaturan waktu kerja perlu mempertimbangkan jenis pekerjaan, durasi kerja, waktu istirahat, kondisi tempat tinggal, serta kemampuan pemberi kerja tanpa mengabaikan hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Tim peneliti juga mendorong percepatan penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis aspek pengupahan, jaminan sosial, pembinaan, pengawasan, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan.
Terlebih, Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2026 menetapkan batas waktu paling lambat satu tahun sejak undang-undang tersebut berlaku untuk menetapkan seluruh peraturan pelaksananya.
Dalam diskusi tersebut, Mega Kartika dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan turut mengulas tantangan pelindungan pekerja rumah tangga dari perspektif pemerintah daerah.
Pembahasan menitikberatkan pada pentingnya memperjelas mekanisme pelaksanaan undang-undang agar hak-hak pekerja yang telah diakui secara hukum dapat diwujudkan melalui sistem perlindungan dan pengawasan yang efektif.
Sementara itu, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyoroti pentingnya dukungan regulasi di tingkat daerah.
Ia mendorong agar gagasan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga mulai mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat peran pemerintah dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan akses pengaduan bagi pekerja rumah tangga. Penyusunannya tentu perlu diselaraskan dengan undang-undang dan peraturan pelaksana yang ditetapkan pemerintah pusat.
Perspektif internasional juga menjadi bagian penting dalam FGD tersebut. Dr. Mohammad Amir bin Wan Harun, Senior Lecturer, Islamic Studies Section, School of Humanities, University Sains Malaysia, memaparkan perbandingan kondisi kesejahteraan dan perlindungan pekerja rumah tangga di Malaysia, khususnya pekerja migran asal Indonesia.
Dalam paparannya, Amir menjelaskan bahwa pekerja yang masuk melalui jalur resmi relatif lebih mudah dijangkau pengawasan administratif karena memiliki dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan.
Sebaliknya, pekerja yang masuk melalui jalur tidak resmi menghadapi kerentanan lebih besar, mulai dari persoalan pembayaran upah, penahanan dokumen, kekerasan, hingga keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara serta efektivitas penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang melanggar hak pekerja. Pengalaman Malaysia tersebut menjadi bahan perbandingan untuk mengidentifikasi langkah-langkah penguatan sistem perlindungan PRT di Indonesia.
Melalui penelitian kolaboratif ini, tim peneliti berupaya merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum pekerja rumah tangga berbasis keadilan maqashid syariah. Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan jiwa, harta, martabat, dan kesejahteraan manusia sebagai prinsip penting dalam pembentukan kebijakan hukum.
Berbagai masukan dari kalangan akademisi, pemerintah, dan legislatif dalam FGD akan dianalisis lebih lanjut sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pedoman pengupahan yang layak, kepesertaan jaminan sosial, pengaturan waktu kerja dan istirahat, mekanisme pengaduan, serta penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.
Tim peneliti berharap hasil kajian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat implementasi UU Nomor 2 Tahun 2026.
Dengan demikian, keberadaan undang-undang tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap pekerja rumah tangga, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan peningkatan kesejahteraan bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. (r/isl)