Gerindra Sumut Tegaskan Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng Tanpa Koordinasi

Politik89 Dilihat

TAPTENG – Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menegaskan bahwa wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang sebelumnya disampaikan DPC Gerindra Tapteng tidak mendapat koordinasi dengan jajaran DPD maupun DPP Gerindra.

Ade Jona mengatakan, DPC Gerindra Tapteng kini telah menarik kembali pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa Gerindra mendukung stabilitas pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kabupaten Tapteng itu di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” ujar Ade Jona, dikutip dari detik.com, Selasa (8/9/2026).

BACA JUGA :  Dinamika Politik Global Semakin Kompleks dari Waktu ke Waktu

Menurutnya, seluruh pihak seharusnya mengedepankan persatuan, terlebih Tapanuli Tengah saat ini tengah menghadapi proses pemulihan pascabencana.

“Gerindra mengajak semua pihak bersatu dan saling mendukung untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapteng,” katanya.

Sebelumnya, DPC Gerindra Tapteng bersama empat partai politik lainnya, yakni Golkar, NasDem, PKB, dan PAN, sempat menyampaikan sikap bersama yang membuka wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.

BACA JUGA :  Bunda Yin Sebut "Berbuka Bersama Gerindra Sumut" Pelaksanaan Konkret Amanat Presiden Prabowo

Menanggapi wacana tersebut, Masinton menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatannya. Ia menyatakan akan tetap menjalankan mandat rakyat dan fokus menjalankan pemerintahan demi kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah.

“Saya tidak akan tinggal diam, kami akan melaksanakan mandat rakyat sebaik-baiknya, selurus-lurusnya dan seadil-adilnya,” tegas Masinton kepada wartawan, Selasa siang.

Masinton juga mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah masih berada dalam tahap pemulihan pascabencana. Karena itu, ia berharap seluruh pihak mengutamakan persatuan dan tidak memperkeruh situasi dengan kegaduhan politik.

BACA JUGA :  Bunda Yin Ajak Organisasi Perempuan Dukung Gerakan Eliminasi TBC 2030 di Sumut

Menurutnya, energi pemerintah dan masyarakat saat ini semestinya diarahkan untuk mempercepat pemulihan serta memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. (bc/isl)