JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu kejelasan terkait niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. DPR menegaskan, proses pengunduran diri Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan terkait pengunduran diri Wakil Presiden bukan berada di tangan Presiden. Menurutnya, konstitusi tidak mengatur bahwa pengunduran diri seorang Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan Presiden.
“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan tidak ada aturan yang seperti itu,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Doli menjelaskan, DPR nantinya akan menilai persoalan tersebut apabila pengunduran diri Gibran benar-benar diajukan secara resmi. Namun, hingga saat ini DPR belum mengetahui secara pasti apakah surat pengunduran diri tersebut sudah disampaikan.
Dia mengingatkan agar pernyataan mengenai niat pengunduran diri tidak ditafsirkan sebagai keputusan final sebelum ada dokumen resmi.
“Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan Presiden,” ujarnya.
Pengisian Jabatan Wapres Melalui Sidang MPR
Doli juga menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“At the end nanti ya kalau untuk mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,” ucapnya.
Meski demikian, Doli mengaku belum bisa menjelaskan secara terperinci tahapan administrasi pengunduran diri Gibran. DPR masih menunggu kejelasan mengenai dokumen yang disebut-sebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kita kan enggak tahu nih sekarang posisinya seperti apa. Yang beritanya tadi ada kan disampaikan, terus kemudian dijelaskan oleh Istana bahwa tidak ditolak, gitu. Kita juga kan saya baru dapat beritanya juga tuh sekarang. Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak,” katanya.
NasDem Tunggu Arahan Surya Paloh
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni menyatakan, partainya belum menentukan sikap resmi terkait niat pengunduran diri Gibran.
Menurut Sahroni, NasDem masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh. Meski demikian, partainya berkomitmen untuk menghormati dan mengikuti seluruh prosedur konstitusional yang berlaku.
“Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari ketua umum, namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada. Jadi sekali lagi, saat ini kami masih menunggu arahan Ketum Pak Surya Paloh,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Terkait niat Gibran yang disebut ingin membuktikan jenjang pendidikannya, Sahroni menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Apapun niat dan keputusannya harus dilaksanakan sesuai prosedur. Kan di negara ini apalagi posisi pimpinan tertinggi tidak bisa asal mundur, jadi semua pihak ikuti saja prosedurnya yang ada,” katanya.
Senada, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan. Dia berharap polemik politik yang berkembang tidak terus menghambat agenda pembangunan nasional.
“Niat mundur sebagai wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” kata Hermawi.
Hermawi menegaskan, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak boleh terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan.
“Rakyat harus tetap menjadi fokus, pelayanan harus menjadi sentral menuju kemajuan dan menyejahterakan,” ujarnya.
Dia juga menilai terlalu banyak waktu tersita untuk persoalan politik yang berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
“Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik,” katanya.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Selasa (10/11/2026) pagi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo dalam keterangan pers singkat di Istana Negara.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menanggapi bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Pemerintah, menurutnya, menghormati proses politik dan hak konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif maupun para anggotanya.
“Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujarnya.
Hingga kini, proses pengunduran diri Gibran masih menunggu kejelasan dokumen resmi dan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. (bc/isl)