MEDAN — DPD PROJO Sumatera Utara mendukung penuh Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan langkah tegas berupa reposisi struktural terhadap jajaran SKPD dan penataan menyeluruh terhadap perusahaan daerah (BUMD) yang hingga kini masih menjadi sumber kerugian akibat salah kelola dan penyalahgunaan wewenang.
Sekretaris DPD PROJO Sumut, M.Hadika Wahyu, ST, menegaskan bahwa kunci keberhasilan program pembangunan daerah terletak pada keseriusan dalam membersihkan birokrasi dari kepentingan sempit dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.
“Kami menilai sudah cukup waktu bagi SKPD untuk berbenah. Jika ada pejabat yang tidak bisa menjalankan visi dan misi Gubernur dengan sungguh-sungguh, serta terus menimbulkan masalah, maka lebih baik mundur secara terhormat,” ujar Hadika dengan tegas kepada media, Selasa (15/4/2025).
Menanggapi kondisi BUMD di Sumatera Utara, Bendahara DPD PROJO Sumut, Dicky Zulkarnain, turut menyuarakan keprihatinannya.
“Masih banyak BUMD yang bermasalah dan terus merugi. Ini bukan semata karena faktor eksternal, tapi akibat salah manajemen dan penyalahgunaan wewenang. Sudah saatnya Gubernur mengevaluasi dan merombak total manajemen BUMD agar tidak menjadi beban daerah,” jelas Dicky.
DPD PROJO Sumut menilai bahwa selama ini banyak BUMD tidak memiliki arah bisnis yang jelas, tidak transparan, dan minim pengawasan. Hal ini bertentangan dengan semangat efisiensi dan profesionalisme pengelolaan keuangan negara.
DPD PROJO Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh kepada Gubernur untuk melakukan pembersihan internal, baik di SKPD maupun di tubuh BUMD, demi menciptakan pemerintahan daerah yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Jika Gubernur ingin meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat, ini saatnya bertindak. Kami siap mengawal,” tutup Wahyu. (gbz/isl)