Jakarta – Pemandangan berbeda terlihat di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Kamis (18/6/2026) pagi. Di tengah barisan pejabat dan pengamanan protokoler yang mengiringi keberangkatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampak lima anak muda mengenakan jaket almamater dari kampus masing-masing.
Mereka bukan datang untuk melakukan aksi protes, melainkan menjadi bagian dari rombongan kunjungan kerja (kunker) lintas wilayah hingga Minggu (21/6/2026).
Kelima mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).
Yang membuat langkah ini menarik perhatian publik adalah latar belakang mereka. Para mahasiswa tersebut sebelumnya dikenal aktif menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah program pemerintah secara terbuka dan damai.
Alih-alih mendapat pembatasan, kritik tersebut justru dijawab dengan ajakan langsung dari Wapres Gibran untuk melihat kondisi di lapangan.
“Yuk, ikut saya ke lapangan. Mari kita lihat tantangannya bersama-sama,” demikian ajakan yang disampaikan Gibran.
Keterlibatan mahasiswa dalam kunker ini menjadi pendekatan yang berbeda dalam relasi pemerintah dan kelompok kritis. Kritik yang biasanya berhenti dalam forum diskusi, kini dibawa langsung untuk diuji dengan realitas pembangunan di daerah.
Selama empat hari perjalanan, para mahasiswa akan mengikuti agenda di sejumlah wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
Di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), mereka akan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melihat langsung proses pengelolaan dapur dan distribusi, serta rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Gorontalo. Di wilayah ini, mahasiswa akan mengikuti PENAS XVII 2026 dan melihat langsung Bendungan Bulango Ulu sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan.
Rangkaian kunker juga membawa mereka ke Papua Barat, Papua Selatan, hingga Papua Tengah. Mereka akan meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik dan potensi ekonomi daerah, termasuk RSUD Agats, Sekolah Lapang Sagu, serta Sentra Produksi Kakao Ransiki.
Langkah membawa mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan kritik ke dalam rombongan resmi pemerintah dinilai sebagai bentuk keterbukaan.
Gibran menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dibahas dalam ruang rapat, tetapi perlu melihat langsung persoalan di lapangan.
“Saya tidak ingin kita hanya berdebat di ruang rapat yang ber-AC. Masukan dari mahasiswa setelah melihat kondisi langsung akan menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Bagi mahasiswa, kesempatan tersebut menjadi ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara langsung.
Salah satu peserta mengaku awalnya merasa tegang ketika menyampaikan aspirasi, namun melihat ajakan tersebut sebagai peluang untuk memahami persoalan pembangunan secara lebih dekat.
“Kami bisa melihat langsung bagaimana program pemerintah berjalan dan ikut memberikan catatan dari lapangan,” katanya.
Kunjungan ini mendapat perhatian karena menghadirkan model komunikasi politik yang berbeda: kritik tidak hanya dijawab dengan pernyataan, tetapi dengan membuka akses melihat proses secara langsung.
Namun, publik kini menunggu hasil setelah rombongan kembali ke Jakarta. Apakah catatan para mahasiswa akan benar-benar menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan, atau hanya berhenti sebagai dokumentasi perjalanan?
Yang jelas, pelibatan mahasiswa kritis dalam agenda pemerintah membuka babak baru tentang bagaimana kritik publik dapat ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi pembangunan. (bc/isl)