AMARA SUMUT Sampaikan 11 Tuntutan Dalam Demo di Sumut

Sumut19 Dilihat

Medan — Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Sumatera Utara (AMARA SUMUT) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan Senin (15/6/2026).

Aksi di mulai sejak pukul 10.00 WIB dengan pola long march dari sejumlah titik strategis hingga berakhir di Gedung DPRD Sumatera Utara.

Massa aksi memulai bergetak dari Simpang Pelangi Medan kemudian lanjut ke Simpang Azko Juanda, Simpang Waspada, depan Kantor Bank Indonesi, dan Simpang JW Marriot. Setelah itu, peserta aksi bergerak menuju Bundaran SIB kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD Sumut.

Setibanya di lokasi akhir, massa aksi bergabung dengan mahasiswa BEM Universitas Sumatera Utara (USU). Meski masing-masing membawa substansi tuntutan yang tidak sepenuhnya sama, kedua kelompok tetap berada dalam satu semangat perjuangan yang sama, yakni menyuarakan aspirasi rakyat dan mendesak hadirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Dalam aksi tersebut, AMARA SUMUT menyerahkan 11 tuntutan kepada DPRD Sumatera Utara sebagai bentuk sikap atas berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari lembaga legislatif dan pemerintah daerah.

BACA JUGA :  Diduga Diterkam Buaya, Nenek ODGJ di Sumut Tewas di Sungai

Selain itu, aksi turut diwarnai dengan hadirnya keranda yang dibawa massa sebagai simbol kritik sosial atas kondisi keadilan yang dinilai kian jauh dari harapan publik.

Keranda itu dihadirkan sebagai pesan bahwa rakyat menilai ada kegentingan dalam penegakan keadilan, sekaligus menjadi peringatan agar kebijakan publik dijalankan dengan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk terhadap sejumlah program yang dinilai perlu dievaluasi kembali.

Pimpinan Aksi, Nurmahmudi Junid, mengatakan bahwa gerakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan rakyat untuk memastikan suara publik tidak berhenti di jalanan.

“Aksi ini lahir dari keresahan yang nyata di tengah masyarakat. Kami datang bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menyampaikan suara rakyat secara terbuka dan bermartabat. Sebelas tuntutan yang kami bawa adalah hasil dari konsolidasi dan kegelisahan bersama yang harus dijawab dengan langkah konkret,” ujar Nurmahmudi Junid

BACA JUGA :  Kejati Sumut Tahan Kadis Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu Terkait Perkara Penataan Situs Benteng Putri Hijau

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Rudi Sakban, menegaskan bahwa perjalanan panjang massa dari satu titik ke titik lainnya merupakan bagian dari penyampaian pesan bahwa perjuangan rakyat tidak pernah lahir secara instan.

“Rute yang kami tempuh hari ini adalah gambaran bahwa perjuangan rakyat membutuhkan keteguhan dan kesabaran. Keranda yang kami bawa adalah simbol bahwa ada kegelisahan mendalam atas kondisi keadilan hari ini. Kami ingin DPRD Sumut serius merespons aspirasi yang kami sampaikan,” kata Rudi Sakban.

Di tempat yang sama Ketua AMARA SUMUT, M. Farhan Muhaimin, S.Sos, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal respons DPRD Sumut terhadap tuntutan yang telah disampaikan.

“Kami berharap DPRD Sumut tidak hanya menerima dokumen tuntutan sebagai formalitas, tetapi benar-benar menindaklanjutinya dengan kerja nyata. AMARA SUMUT bersama elemen mahasiswa dan masyarakat akan terus mengawasi proses ini. Bila tidak ada langkah serius, maka kami siap kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar,” ujar M. Farhan Muhaimin, S.Sos.

BACA JUGA :  Cari Keadilan, Puluhan Korban Dugaan Penipuan Ninawati Demo di DPRD Sumut

Dalam aksi tersebut, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Sitorus, S.H., M.Kn.

Pihak DPRD disebut menerima dan menandatangani tuntutan yang disampaikan sebagai bentuk komitmen awal untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Bagi AMARA SUMUT, diterimanya tuntutan bukanlah akhir dari perjuangan. Organisasi ini menegaskan bahwa pengawalan akan terus dilakukan hingga ada bukti nyata bahwa aspirasi rakyat benar-benar mendapatkan tempat dalam proses kebijakan.

Aksi yang berlangsung tertib sejak pagi hingga siang hari itu menjadi penegasan bahwa mahasiswa dan masyarakat masih memegang peran penting sebagai pengingat bagi kekuasaan, agar setiap kebijakan yang lahir tetap berpijak pada keadilan, keberpihakan, dan kepentingan rakyat banyak. (r/isl)