MEDAN – Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Sumatera Utara (GAPAI SUMUT) mengecam tindakan penggerebekan oleh aparat kepolisian terhadap Pondok Pesantren Putri Penghafal Al-Quran Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut, GAPAI SUMUT berencana memperluas konsolidasi keumatan dan mendatangi Mapolda Sumatera Utara.
Sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan pengajian dan konferensi pers yang dihadiri puluhan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta Aliansi Ormas Islam di Masjid Nurul Hidayah, Komplek Pasaraya MMTC, Medan Estate, Senin (2/11/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, GAPAI SUMUT menilai tindakan penggerebekan yang melibatkan aparat bersenjata lengkap di lingkungan pondok pesantren tersebut sebagai tindakan represif yang tidak mencerminkan prinsip profesionalitas dan pendekatan kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Mereka menyatakan keprihatinan atas dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap para santri putri penghafal Al-Quran, ustaz, serta pengasuh pesantren. GAPAI SUMUT juga menilai peristiwa tersebut telah melukai perasaan umat Islam dan menyentuh persoalan kehormatan lembaga pendidikan Islam serta simbol-simbol keagamaan.
Lima Tuntutan GAPAI SUMUT
Ketua GAPAI SUMUT, Rahmad Gustin, SE, menyampaikan lima poin utama yang menjadi sikap resmi organisasi.
Pertama, mengecam keras tindakan penggerebekan yang dinilai brutal dan represif di lingkungan pendidikan Al-Quran.
“Tindakan represif dengan senjata lengkap terhadap lembaga pendidikan Al-Quran yang di dalamnya terdapat anak-anak santri penghafal Al-Quran adalah tindakan biadab yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan telah menimbulkan trauma berat, ketakutan, dan luka psikologis mendalam bagi para santri, ustaz dan pengasuh pondok juga kaum muslimin pada umumnya,” tegas Rahmad.
Kedua, GAPAI SUMUT mendesak Kapolda Jawa Tengah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pimpinan pesantren, para santri, wali santri, dan umat Islam Indonesia.
Selain itu, mereka meminta Kapolri mencopot Kapolda Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Jawa Tengah dari jabatannya karena telah gagal menjaga profesionalisme, proporsionalitas dan kemanusiaan anggotanya dalam bertugas, serta telah mencoreng nama baik institusi Polri,” ujarnya.
Ketiga, meminta seluruh personel kepolisian yang terlibat dalam penggerebekan diperiksa dan diproses melalui mekanisme Sidang Kode Etik oleh Divisi Propam Mabes Polri.
Menurut Rahmad, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Keempat, mendesak Polri memulihkan nama baik Pondok Pesantren Hamalatul Quran serta bertanggung jawab mendampingi proses pemulihan psikologis para santri dan pengasuh pesantren melalui program pemulihan trauma atau trauma healing hingga kondisi mereka pulih.
Kelima, mengimbau seluruh umat Islam, khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia, agar tetap menjaga ketenangan, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan akhlak mulia dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, mengedepankan akhlak mulia sambil tetap meningkatkan kewaspadaan dan bersiap-siaga dalam ribat fii sabilillah untuk menjaga kehormatan Al-Quran, ulama, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam,” pesannya.
Tokoh Keumatan Berikan Arahan
Sebelum konferensi pers dan pembacaan pernyataan sikap, kegiatan diawali dengan pengajian serta pengarahan dari sejumlah ustaz dan tokoh keumatan yang hadir.
Beberapa tokoh yang memberikan bimbingan di antaranya Ustaz Azwir bin Abdul Aziz, Ustaz Mukhlis, Affan Lubis, dan Bunda Ronny Rezkitta Siregar.
Kehadiran para tokoh dan pimpinan ormas Islam tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan pandangan serta merumuskan sikap bersama dalam menyikapi peristiwa penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran.
Siapkan Konsolidasi dan Audiensi dengan Kapolda Sumut
Usai konferensi pers, para tokoh dan pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam GAPAI SUMUT melanjutkan kegiatan dengan rapat konsolidasi.
Rapat tersebut membahas langkah-langkah lanjutan yang akan ditempuh sebagai tindak lanjut dari pernyataan sikap yang telah disampaikan.
Salah satu hasil kesepakatan rapat adalah memperluas konsolidasi keumatan dengan melibatkan lebih banyak elemen organisasi dan tokoh Islam di Sumatera Utara.
Selain itu, GAPAI SUMUT juga merencanakan pengajuan audiensi kepada Kapolda Sumatera Utara. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi, keprihatinan, serta tuntutan resmi umat Islam terkait peristiwa penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Quran.
Dengan demikian, GAPAI SUMUT menegaskan bahwa langkah yang ditempuh tidak berhenti pada penyampaian kecaman melalui konferensi pers, tetapi akan dilanjutkan melalui konsolidasi keumatan dan bergerak mendatangi Markas Polda Sumatera Utara.
GAPAI SUMUT berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius, ditindaklanjuti secara transparan, serta menjadi momentum evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan sensitivitas terhadap lembaga pendidikan keagamaan. (r/isl)