Sekjen MUI Amirsyah Tambunan Tekankan Kemandirian LPPOM dan Halal Excellence, Ricky Andi Syahputra Siapkan Penguatan Layanan di Sumut

Sumut72 Dilihat

MEDAN – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Dr. H. Amirsyah Tambunan, menegaskan pentingnya otonomi dan kemandirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam memperkuat ekosistem jaminan produk halal di Indonesia.

Menurut Amirsyah, sertifikasi halal tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya mutu dan keunggulan melalui konsep Halal Excellence.

Penegasan tersebut disampaikan Amirsyah dalam pemaparannya di hadapan jajaran MUI Sumatera Utara, dalam accara pengukuhan kepengurusan LPH LPPOM MUI Sumut masa khidmat 2026–2031, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, LPPOM memiliki posisi strategis dalam ekosistem halal, terutama dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan Komisi Fatwa MUI dalam penetapan kehalalan sesuai kewenangannya.

Amirsyah menekankan, jaminan produk halal tidak semata-mata menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat.

Karena itu, penguatan kelembagaan LPPOM harus diiringi peningkatan profesionalitas, independensi, dan kualitas pelayanan.

Ia juga mendorong agar pengembangan industri halal bergerak melampaui aspek kepatuhan (compliance) menuju Halal Excellence. Konsep ini mencakup enam elemen penting, yakni kesesuaian syariah, mutu produk, keamanan, keterlacakan proses produksi (traceability), kepercayaan (trust), dan keberlanjutan (sustainability).

Untuk mewujudkannya, diperlukan tahapan yang terencana, mulai dari peningkatan literasi dan kesiapan pelaku usaha, sertifikasi halal, penguatan sistem jaminan produk halal di lingkungan perusahaan, hingga integrasi prinsip halal dengan inovasi dan peningkatan daya saing industri.

Dalam aspek regulasi, Amirsyah turut menyoroti penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Sejumlah kategori produk memperoleh penyesuaian batas waktu kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028. Kategori tersebut antara lain beberapa produk obat bahan alam, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan dan alat kesehatan tertentu.

Penyesuaian regulasi tersebut, menurutnya, harus diikuti kesiapan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pemeriksa halal, maupun pelaku usaha.

MUI juga mendorong penguatan sosialisasi, pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, pengembangan riset industri halal, serta kolaborasi untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Amirsyah mengingatkan bahwa halal tidak berhenti pada pencantuman label, melainkan merupakan amanah syariah yang mencakup jaminan mutu dan kepercayaan konsumen.

Ricky Andi Syahputra Siapkan Tiga Fokus Penguatan LPH LPPOM Sumut

Sejalan dengan arah penguatan ekosistem halal tersebut, kepemimpinan baru Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI Sumatera Utara periode 2026–2031 di bawah Direktur Dr. Ricky Andi Syahputra, M.Sc., diarahkan pada penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kualitas layanan pemeriksaan halal, serta pemanfaatan teknologi.

Ia menyebut amanah kepemimpinan yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kepastian produk halal bagi masyarakat.

Menurut Ricky, dinamika industri halal yang semakin berkembang menuntut LPH LPPOM MUI Sumut untuk terus beradaptasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Untuk itu, terdapat tiga fokus utama yang akan menjadi arah kerja kepengurusan selama lima tahun mendatang.

Pertama, memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan MUI Sumatera Utara, LPPOM MUI Pusat, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Utara. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem halal daerah yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.

Kedua, meningkatkan kualitas layanan pemeriksaan halal melalui proses yang profesional, akurat, dan transparan dengan tetap berpedoman pada standar syariah. Peningkatan layanan tersebut ditujukan kepada seluruh pelaku usaha, mulai dari industri berskala besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ketiga, mengembangkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan pendampingan serta audit halal agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dijangkau masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ricky turut menyampaikan apresiasi kepada Direktur LPH LPPOM MUI Sumut periode 2021–2026, Prof. Dr. H. Basyaruddin MS., beserta jajaran pengurus sebelumnya atas pengabdian dan fondasi kelembagaan yang telah dibangun.

Ia menegaskan, berbagai capaian positif kepengurusan terdahulu akan tetap dipelihara dan dikembangkan sebagai bagian dari kesinambungan organisasi.

Menurutnya, keberhasilan penguatan kelembagaan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur, termasuk ulama, auditor halal, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan.

Ricky juga mengharapkan arahan serta dukungan dari MUI Pusat, MUI Sumatera Utara, LPPOM MUI Pusat, BPJPH, dan seluruh pihak terkait agar kepengurusan baru dapat menjalankan amanah secara optimal.

Dengan kepemimpinan periode 2026–2031, LPH LPPOM MUI Sumut diharapkan semakin profesional dalam menjalankan fungsi pemeriksaan halal sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam membangun industri halal nasional.

Penguatan kemandirian LPPOM sebagaimana ditekankan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan komitmen kepemimpinan baru di Sumatera Utara menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang tidak hanya terpercaya secara syariah, tetapi juga unggul dalam mutu, pelayanan, inovasi, dan daya saing global. (r/isl)