BANDUNG BARAT- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sulaeman As-Shaleh menyoroti rencana pengadaan tablet senilai kurang lebih Rp1 miliar untuk 50 anggota dewan setempat.
Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya tidak tepat waktu, tetapi juga bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini sedang digalakkan pemerintah pusat.
“Pengadaan tablet untuk 50 anggota dewan dengan anggaran sebesar itu jelas mencerminkan prioritas yang keliru. Di saat masyarakat bergelut dengan tekanan ekonomi, DPRD justru sibuk membelanjakan uang rakyat untuk gadget baru yang tak mendesak,” ujar Sulaeman, melalui siaran persnya, Selasa (4/6/2025) sebagaimana dilansir DARA.
Pengadaan tablet tersebut dilakukan melalui skema E-katalog, dengan pagu anggaran di kisaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar.
Ironisnya, kebijakan ini mencuat di tengah pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, yang secara eksplisit menuntut penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD.
Sulaeman juga menyentil latar belakang politik Ketua DPRD Bandung Barat yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang selama ini mengusung citra kesederhanaan.
“Justru karena berasal dari partai yang mengklaim menjunjung nilai-nilai kesederhanaan, keputusan seperti ini menjadi ironi. Ini bukan sekadar soal tablet, tapi soal konsistensi antara citra dan kebijakan nyata,” sindirnya.
Lebih jauh, Sulaeman menuntut adanya kajian obyektif dan transparan atas urgensi pengadaan perangkat tersebut. Ia khawatir langkah ini hanya akan memperburuk citra DPRD di mata publik.
“Jika memang ada kebutuhan teknologi untuk menunjang kerja dewan, seharusnya ada kajian matang dan terbuka. Jangan sampai masyarakat melihat DPRD sebagai lembaga yang abai terhadap realitas sosial,” lanjutnya.
Ia mendesak agar DPRD segera membatalkan rencana tersebut dan mengalihkan anggaran ke program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Setiap rupiah dari anggaran publik harus dipertanggungjawabkan. Bukan untuk gaya hidup pejabat, tapi untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya.