MEDAN – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST menghimbau kepada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk tidak ribut-ribut lagi terkait polemik 4 pulau yang kini telah ditetapkan milik Aceh.
“Sudah selesai. Pak Prabowo sudah menetapkan kalau 4 pulau yang kemarin sempat jadi polemik, sekarang sudah resmi milik Aceh. Jadi tidak perlu diribut-ributkan lagi,” ungkap Nezar, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, hanya melanjutkan rencana yang sudah dilakukan sejak tahun 2008, semasa pemerintahan sebelumnya. Mulai dari pemerintahan Gatot Pujonugroho, Tengku Erry, bahkan Edy Rahmayadi.
“Sebenarnya dalam hal ini, peran dari Mendagri sangat penting, tanpa melibatkan Presiden Prabowo, yang seharusnya mampu mendinginkan kondisi dan situasi yang sempat memanas, dengan keputusan mencabut Kepmendagri. Karena menurut saya, keputusan itu memang lemah karena bertentangan dengan undang-undang,” ungkap Nezar.
Kondisi Aceh hari ini, lanjutnya, merupakan daerah istimewa yang sejak tahun 1965 diperoleh provinsi Aceh, ketika Indonesia dipindahkan ibukotanya ke Aceh.
“Ini merupakan sejarah yang tak bisa kita hilangkan terhadap status daerah istimewa yang disandang provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” sebut Nezar, yang juga mengingatkan perjanjian Helsinki pada Tahun 2005.
Menurut Nezar, apa yang diputuskan Presiden Prabowo merupakan keputusan yang bijaksana.
Hanya saja ia menyayangkan adanya kesepakatan antara Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang seyogyanya itu tak perlu dilakukan.
“Sebab hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara sejak dulu harmonis, tak pernah terjadi konflik. Karena memang terkait permasalahan ini tak ada hubungan dari kedua pimpinan daerah tersebut,” tandas pria berdarah Aceh ini.(bj)