Medan– Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Indonesia (HARI), H.M. Nezar Djoeli, ST, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), yang menurutnya saat ini membutuhkan perhatian dan evaluasi serius demi menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Nezar Djoeli, kondisi yang terjadi saat ini menuntut kerja keras dan langkah-langkah luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang harus dijaga keberhasilannya. Karena itu, seluruh sistem tata kelola, mulai dari pengawasan hingga pelaksanaan di lapangan, perlu diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai secara optimal,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi saling menyalahkan atau saling melempar tanggung jawab di antara pejabat maupun instansi pemerintah ketika menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita berharap semua pihak fokus mencari solusi, bukan saling tuding. Masyarakat juga diharapkan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga program ini dapat berjalan lebih baik,” katanya.
Terkait adanya dugaan penyimpangan dalam penentuan titik koordinat SPPG yang saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, Nezar menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.
“Apabila memang ada dugaan pelanggaran atau penyimpangan, biarkan aparat penegak hukum melakukan investigasi secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Yang lebih penting adalah memastikan agar kejadian serupa tidak terulang melalui perbaikan sistem,” ujarnya.
Nezar juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemberian kuota kepada yayasan atau penyelenggara SPPG. Menurutnya, apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi kuota yang telah ditetapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai regulasi yang berlaku.
“Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, saya optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tutup H.M. Nezar Djoeli, ST. (gbz/isl)