Medan – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan aksi mogok kerja sopir mobil tangki BBM yang berdampak pada distribusi bahan bakar di Sumatera Utara.
Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli, mengatakan pemerintah tidak boleh berlarut-larut dalam menangani persoalan tersebut karena berpotensi memperparah kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, terutama di Kota Medan dan sekitarnya.
“Kami meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera merespons dan menindaklanjuti aspirasi para sopir mobil tangki BBM yang saat ini melakukan aksi mogok. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi dan kelangkaan BBM di Sumatera Utara,” ujar Nezar dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara pemerintah, Pertamina, serta perwakilan para sopir agar tercapai kesepakatan yang dapat mengakhiri aksi mogok.
“Jangan saling menunggu atas apa yang terjadi hari ini. Segera sikapi melalui negosiasi dan komunikasi yang baik agar distribusi BBM ke SPBU kembali normal,” tegasnya.
Nezar juga menilai tuntutan kenaikan upah yang diajukan para sopir masih dalam batas yang wajar, mengingat meningkatnya biaya hidup dan kondisi perekonomian saat ini. Karena itu, pemerintah dan perusahaan diminta mempertimbangkan aspirasi tersebut secara bijaksana.
Selain itu, DPP HARI menolak wacana pelibatan prajurit TNI sebagai pengemudi mobil tangki untuk menggantikan para sopir yang mogok. Menurut Nezar, langkah tersebut bukan solusi yang tepat karena tugas utama TNI bukan menjalankan distribusi BBM.
“Jangan menjadikan TNI sebagai sopir pengganti. Tugas utama TNI bukan mendistribusikan bensin, solar, Dexlite maupun Pertamax. Yang dibutuhkan saat ini adalah penyelesaian akar persoalan melalui dialog,” katanya.
Nezar turut mengkritik Pertamina dan Kementerian ESDM agar tidak hanya berorientasi pada stabilitas pasokan dan keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang menjadi ujung tombak distribusi energi.
“DPP HARI berharap pemerintah bersikap adil dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan para sopir, sehingga distribusi BBM dapat kembali normal tanpa mengabaikan hak-hak pekerja,” pungkasnya. (r/isl)