JAKARTA — Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk membahas penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Dalam komunikasi tersebut, kedua negara sepakat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dini guna mengantisipasi kabut asap lintas batas sekaligus menjaga kualitas udara di kawasan.
Arthur mengatakan langkah tersebut menjadi penting mengingat fenomena El Nino diperkirakan menguat menjelang Oktober 2026, yang bertepatan dengan periode Muson Barat Daya.
“Mengingat fenomena El Nino. Diperkirakan akan menguat menjelang Oktober 2026, bertepatan dengan Muson Barat Daya. Kedua negara berkomitmen penuh untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dini,” ujar Arthur, dikutip dari Bernama, Selasa (25/8/2026).
Komitmen tersebut juga dilakukan menjelang sejumlah agenda besar di Malaysia, termasuk perayaan Hari Nasional ke-69 yang dijadwalkan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 31 Agustus serta Hari Malaysia di Kuching, Sarawak, pada 16 September mendatang.
Arthur mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah memberikan izin resmi bagi pelaksanaan operasi penyemaian awan yang melintasi wilayah udara Indonesia dan menyasar kawasan di sepanjang perbatasan kedua negara.
Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (NADMA) Malaysia dan Departemen Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) juga tengah menyusun jadwal pelaksanaan operasi gabungan bersama Angkatan Bersenjata Indonesia.
Malaysia, kata Arthur, mendukung langkah cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan.
NRES melalui Departemen Lingkungan Hidup dan MetMalaysia juga akan terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot serta kualitas udara ambien. Komunikasi dengan pemerintah Indonesia akan diperkuat untuk mengantisipasi dampak kabut asap lintas batas.
Kabut asap saat ini telah menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia yang terdampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Kementerian Kesehatan Malaysia mengimbau masyarakat yang terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika indeks kualitas udara berada di atas 100. Masyarakat juga diminta segera mendapatkan pemeriksaan medis apabila mengalami sesak napas atau batuk berkepanjangan.
Berdasarkan data Malaysia Air Pollutant Index Management System (APIMS), pada Selasa (25/8/2026) pukul 16.00 waktu setempat, sebanyak 29 wilayah, termasuk Kuala Lumpur, tercatat berada dalam kategori kualitas udara “tidak sehat” atau unhealthy.
Pemerintah Malaysia juga memilih menggunakan mekanisme ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas. Bagi Malaysia, persoalan tersebut merupakan masalah kawasan yang membutuhkan penanganan bersama.
BNPB: Jangan Saling Menyalahkan
Di Indonesia, pemerintah telah mengerahkan berbagai unsur untuk menangani karhutla. Petugas pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, TNI, hingga Polri bekerja sama melakukan pemadaman dan penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan terkait dampak kabut asap yang muncul akibat karhutla.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Pandjaitan, mengatakan kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara.
Karena itu, penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama antarnegeri, bukan dengan memperdebatkan sumber asap secara sepihak.
“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” ujar Berton dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.
Kerja sama Indonesia dan Malaysia dinilai menjadi penting untuk mencegah kabut asap kembali memburuk, terutama menghadapi potensi peningkatan risiko karhutla pada periode kering mendatang. (bc/isl)