Presiden Prabowo Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan Nasional, Minta Setiap Warga Negara Miliki Rekening Perbankan

Nasional516 Dilihat
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat tersebut berfokus pada upaya pemerintah untuk memperkuat dan mempercepat (akselerasi) tingkat inklusi serta literasi keuangan masyarakat secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei dan sensus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indikator keuangan inklusif di Indonesia menunjukkan capaian yang relatif baik. Tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen—angka yang kompetitif dibandingkan standar negara-negara anggota OECD.
Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan strategis:
  1. Penyediaan Rekening Perbankan Bagi Seluruh Warga Negara
    Presiden meminta agar setiap penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan. Pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi dan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat.
  2. Integrasi Data Kependudukan dan Sistem Pembayaran
    Data yang akan digunakan dalam program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut selanjutnya dipadankan dengan sistem pembayaran (payment system) milik Bank Indonesia.
  3. Pemanfaatan Pembayaran Digital via QRIS
    Pemerintah juga memperkuat gateway system menggunakan QRIS guna memperluas jangkauan akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan secara merata.
  4. Penyaluran Program Bantuan Pemerintah secara Terintegrasi
    Ke depannya, berbagai bantuan sosial (bansos) serta program bantuan pemerintah lainnya akan langsung disalurkan ke rekening perbankan yang telah disiapkan untuk masing-masing warga negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas penyaluran bantuan. (bc/isl)

BACA JUGA :  Kapolri: 98 Kasus Korporasi Karhutla Naik ke Penyidikan, Keterlibatan Asing Didalami