BANDUNG – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan mendorong transformasi layanan kepegawaian agar semakin mudah, cepat, dan memberikan dampak nyata bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan Prof. Zudan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi instansi di wilayah kerja Kantor Regional III BKN Bandung, Rabu (9/9/2026).
Prof. Zudan meminta seluruh pengelola kepegawaian di instansi pemerintah berani memangkas prosedur yang tidak memberikan nilai tambah. Menurutnya, jangan sampai proses administrasi justru menjadi penghambat pengembangan karier ASN.
“Untuk apa mempersulit karier orang. Semangatnya adalah memudahkan karier ASN dengan 15 kebijakan BKN. Kalau BKN sudah memberikan kemudahan, untuk apa ibu bapak yang di tingkat operasional teknis justru memberikan sifat yang menyulitkan,” imbau Prof. Zudan.
Ia menegaskan, transformasi layanan kepegawaian tidak cukup hanya dilakukan melalui penerbitan kebijakan. Kebijakan tersebut harus benar-benar diterapkan hingga tingkat operasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh ASN.
Prof. Zudan mengungkapkan, pihaknya masih menerima sejumlah laporan terkait layanan kepegawaian yang belum berjalan optimal. Di antaranya keterlambatan penyampaian hasil uji kompetensi serta proses pencantuman gelar akademik dan gelar profesi yang dinilai masih dipersulit.
Menurutnya, setiap tahapan dalam layanan kepegawaian perlu dievaluasi. Prosedur yang benar-benar diperlukan dan memberikan nilai tambah harus dipertahankan, sementara tahapan yang hanya menambah beban administratif perlu disederhanakan atau dihapus.
“Maka saya betul-betul ingin membuat dunia kepegawaian kita, prosedur-prosedur yang tidak penting itu kita buang. Mari kita dorong pelayanan kepegawaian yang memudahkan,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bahwa pengelolaan ASN harus diarahkan untuk menghasilkan aparatur yang kompeten, berkinerja, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan instrumen digital untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, salah satunya melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar). Pemanfaatan data kami gunakan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan dan program yang dijalankan semakin tepat sasaran,” jelas Herman.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “ASN Bergerak, Manajemen Talenta Menguat, Asta Cita Berdampak.”
Kepala Kantor Regional III BKN Wahyu mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi pengelolaan ASN antara BKN dengan instansi pemerintah di wilayah Jawa Barat dan Banten.
“Bersinergi bersama-sama membangun manajemen ASN untuk Jabar dan Banten yang lebih baik dan produktif,” ujar Wahyu. (bc/isl)