JAKARTA — Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Usulan anggaran itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam RDP tersebut, Amsakar didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta jajaran.
Amsakar menjelaskan, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mempercepat pelayanan dan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurutnya, arah pembangunan BP Batam pada 2027 sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Rp665,11 Miliar untuk Infrastruktur
Dari total usulan RKA 2027 tersebut, Rp665,11 miliar dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.
Anggaran itu diarahkan untuk berbagai sektor, antara lain fasilitas pelabuhan, pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, fasilitas bandara, infrastruktur drainase, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL, pengembangan kawasan dan wisata, hingga fasilitas kesehatan.
Amsakar menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun KPBPB Batam.
Amsakar memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap anggaran yang disiapkan dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan inklusif melalui program-program prioritas yang memiliki ukuran capaian yang jelas.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya. (bc/isl)