JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait dugaan penyadapan ilegal. Ia meminta kepolisian mengusut dan menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.
Habiburokhman menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perangkat intelijen kepolisian tersebut telah mencoreng nama baik institusi Polri sekaligus berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Bahkan, politikus Partai Gerindra itu menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, keputusan PTDH yang dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
Ia juga mengingatkan bahwa perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara, bukan disalahgunakan sehingga mengancam rasa aman masyarakat.
“Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi terhadap Ahrie Sonta. Polri diminta menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain dan menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kesalahan masing-masing.
Ia menekankan bahwa pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk mendapatkan perlakuan istimewa ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum.
“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegasnya.
Komisi III DPR RI, lanjut Habiburokhman, akan terus mengawal proses penegakan kode etik maupun kemungkinan proses hukum pidana dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Irjen Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran saat Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, khususnya terkait penggunaan perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan hasil putusan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” ujar Johnny.
Dalam persidangan, Ahrie dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan kode etik profesi kepolisian, baik terkait etika kelembagaan maupun etika kepribadian.
Ketentuan yang disangkakan meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, Ahrie juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang etik dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Sementara tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Persidangan berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, putusan tersebut masih terbuka untuk proses banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” kata Johnny.
Dengan demikian, penanganan perkara ini masih berlanjut melalui mekanisme pemeriksaan banding, sementara pengusutan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi bagian penting untuk memastikan pertanggungjawaban dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. (bc/isl)