Bareskrim Usut TPPU Penyelewengan 3.532 KL Bio Solar Subsidi di Sulsel, Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

Hukum14 Dilihat

JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyelewengan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengatakan penyidikan TPPU merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.

“Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan pemindahan bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui metode ship to ship (STS) atau pemindahan antarkapal di perairan Makassar.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam kurun waktu tersebut, total volume BBM bersubsidi yang dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).

“Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi yang tercatat sekitar 3.532 KL,” ungkapnya.

Suhasto menjelaskan, penyidik kemudian mengembangkan perkara tersebut ke dugaan TPPU dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

“Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang berasal dari tindak pidana tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengungkapkan bahwa modus penyelewengan dilakukan dengan memanipulasi jumlah BBM yang dibeli dan dikirimkan.

Menurut Taufik, perusahaan pembeli diduga mengangkut BBM melebihi jumlah yang tercantum dalam transaksi. Selain itu, dokumen asal dan dokumen pengiriman BBM juga diduga dimanipulasi sehingga pengangkutan tersebut seolah-olah sesuai dengan ketentuan.

“Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM. Misalnya, dia membeli dari perusahaan itu 30 kiloliter. Tetapi pada kenyataannya, BBM yang dikirimkan ke tempat tujuan tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,” ungkap Taufik.

Penyidik, lanjutnya, juga menelusuri selisih antara jumlah BBM yang dibeli dengan volume yang dikirimkan ke daerah tujuan.

“Modusnya, dia mengubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman yang berbeda. Seolah-olah pengiriman ke daerah tujuan itu resmi, padahal tidak,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi penting untuk memastikan distribusi energi tepat sasaran.

Menurutnya, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Dapat kami sampaikan juga, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah merupakan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara, mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi, serta penggunaan hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi,” jelasnya. (bc/isl)