Dokumen Kasus Korupsi ATR/BPN Diduga Bocor, Inspektorat dan Dewas KPK Periksa Pegawai

Hukum15 Dilihat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pegawainya terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein Bagus mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan kebocoran dokumen perkara.

“Bahwa memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (16/11) malam.

Meski membenarkan adanya pemeriksaan, Taufik tidak mengungkapkan jumlah maupun identitas pegawai KPK yang dimintai keterangan.

Ia mengatakan, pihaknya menghargai dan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat maupun Dewas KPK.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang ditemukan selama proses penyelidikan tertutup hingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN.

“Dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Penyidikan Kasus Suap Terus Berjalan

Di tengah pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen, KPK memastikan penanganan perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan.

Taufik menyebutkan, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pertanahan, termasuk para kepala kantor pertanahan (Kantah).

“Beberapa kegiatan-kegiatan ter-update yang dilakukan oleh teman-teman penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para kepala kantah-kantah di lingkungan ATR/BPN,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Delapan tersangka tersebut yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Hingga kini, proses penyidikan perkara tersebut masih terus berlangsung. Sementara itu, dugaan kebocoran dokumen tengah menjadi perhatian pengawasan internal KPK melalui pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dan Dewas. (bc/isl)