Kejati Sulsel Tahan Tersangka Kredit Fiktif di Makassar, Kerugian Negara Capai Rp2,31 Miliar

Hukum26 Dilihat
MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang tersangka berinisial AH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi kredit fiktif pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp2,315 miliar.

Penahanan dilakukan oleh Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel pada Senin (16/11/2026), setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan bahwa penetapan AH sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli, serta mengumpulkan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.

Penetapan tersangka itu dituangkan dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 yang ditandatangani pada 10 November 2026, setelah dilakukan ekspose di hadapan Kepala Kejati Sulsel.

“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” ujar Soetarmi.

Sebelum ditahan, AH terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa dan dinyatakan sehat. Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas I Makassar.

Diduga Manipulasi 16 Pengajuan Kredit

Soetarmi mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada periode Februari hingga Mei 2026. Saat itu, AH yang menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga jasa keuangan tersebut diduga mengajukan sekaligus mencairkan kredit fiktif dengan cara memanipulasi dan merekayasa data serta persyaratan pengajuan pinjaman.

Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dari perbuatan tersebut, tersangka berhasil mencairkan 16 kredit fiktif. Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” jelas Soetarmi.

Penyidikan Terus Dikembangkan

Lebih lanjut, Soetarmi menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kajati Sulsel juga mengingatkan seluruh saksi yang dipanggil agar bersikap kooperatif dan memberikan keterangan sesuai fakta selama proses pemeriksaan.

Para saksi juga diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, maupun melakukan upaya lobi terkait penanganan perkara.

“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.

Untuk mempercepat penyelesaian penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik juga akan melakukan sejumlah langkah lanjutan, antara lain penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (*follow the money*) dan aset (*follow the asset*).

Soetarmi memastikan jajaran penyidik berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional dan berintegritas sesuai ketentuan hukum serta menjunjung prinsip Zero KKN.

Dijerat Pasal Tindak Pidana Korupsi

Atas dugaan perbuatannya, AH disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Kejati Sulsel menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik kredit fiktif tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. (bc/isl)