Kubu Febrie Adriansyah Sebut 18 Saksi Belum Mampu Buktikan Dakwaan JPU

Hukum24 Dilihat
JAKARTA – Tim penasihat hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menilai 18 saksi yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) belum mampu membuktikan dakwaan terhadap kliennya dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penasihat hukum Febrie, Patra M. Zen, menyampaikan penilaian tersebut seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

“Berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi hari ini, kami dapat dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan yang disusun JPU belum dapat dibuktikan,” ujar Patra.

Menurut Patra, keterangan para saksi belum menunjukkan adanya keterkaitan antara Febrie dengan sejumlah transaksi dan aset yang disebutkan dalam dakwaan. Di antaranya investasi senilai Rp60 miliar, tanah di Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp77 miliar, serta tanah dan bangunan hotel di Bali.

Ia menegaskan, keterangan para saksi belum membuktikan bahwa transaksi komersial maupun kepemilikan aset tersebut memiliki hubungan dengan kliennya.

“Para saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa tidak ada kaitan tersebut,” katanya.

Patra kembali menegaskan bahwa hingga pemeriksaan 18 saksi, pihaknya menilai belum terdapat bukti yang secara sah dan meyakinkan menunjukkan keterlibatan Febrie dalam tindak pidana pemerasan dalam jabatan.

“Saya ulangi, 18 orang saksi belum dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pak Febrie melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatan,” ujarnya.

Ia juga menyatakan belum ada pembuktian bahwa Febrie terlibat dalam TPPU dengan tindak pidana asal berupa pemerasan dalam jabatan.

Dalam perkara ini, terdapat tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer, Nurman Herin.

Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar AS selama periode 2020 hingga Juli 2026. Dakwaan tersebut dibacakan JPU dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (7/10/2026).

Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar, uang Rp20,6 miliar, serta investasi Rp60 miliar berikut tanah dan bangunan dari sejumlah pihak.

Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan lainnya senilai Rp203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.

Menurut dakwaan, uang dan aset tersebut diduga disamarkan melalui rekening, penyertaan modal perusahaan, serta pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pernyataan penasihat hukum tersebut merupakan bagian dari pembelaan terhadap dakwaan JPU. Pembuktian perkara selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan dan penilaian majelis hakim. (bc/isl)