JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah masing-masing.
Melalui aplikasi tersebut, sekolah nantinya dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai kualitas layanan MBG. Sistem ini disiapkan agar BGN memperoleh umpan balik langsung dari sekolah terkait pelaksanaan program di lapangan, mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu pengiriman makanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah akan dapat memberikan penilaian apabila menemukan persoalan dalam pelayanan MBG.
“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan,” ujar Sudaryono dalam Kick Off Webinar Literasi bagi Kepala Sekolah, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut penting karena sekolah merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG, sementara peserta didik menjadi penerima manfaat yang harus mendapatkan pelayanan sesuai standar.
Karena itu, Sudaryono meminta kepala sekolah dan guru tidak segan menyampaikan keluhan maupun laporan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai.
“Kami ingin lebih banyak mendapatkan feedback dari Bapak-Ibu kepala sekolah semua. Dan saya minta dan saya mohon kepada Bapak-Ibu kepala sekolah untuk tidak segan-segan melaporkan itu kepada kami,” tegasnya.
Sudaryono juga meminta sekolah tidak berhenti pada teguran kepada pihak SPPG apabila persoalan yang ditemukan tidak segera diperbaiki. Sekolah, kata dia, dapat menyampaikan laporan langsung kepada BGN melalui alamat email yang telah disediakan.
“Bapak-Ibu guru boleh protes ke SPPG-nya, tapi di-CC itu ditembuskan ke saya. Ada emailnya, sampaikan saja. Nggak perlu takut,” ujarnya.
Ia memastikan BGN akan menindaklanjuti laporan yang diterima, terutama laporan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian standar pelayanan maupun keamanan pangan.
“Dapur itu memang tidak takut sama Kepala Sekolah, tapi dapur itu takutnya dengan BGN. Maka izinkan kami itu kemudian bisa terkoneksi dengan semua Kepala Sekolah yang ada di seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut Sudaryono, konektivitas antara BGN dan sekolah diperlukan agar setiap komplain, persoalan, maupun keluhan terkait pelaksanaan MBG dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih cepat.
Dengan mekanisme tersebut, BGN berharap sekolah tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki saluran resmi untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. (d/isl)