JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPP HARI) menyoroti insiden yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong terkait dugaan penghambatan terhadap tim Ombudsman saat hendak melakukan kunjungan dan inspeksi mendadak (sidak).
Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST, menyayangkan sikap oknum yang disebut menghalangi kedatangan tim Ombudsman dengan alasan mengatasnamakan perintah Kepala Lapas (Kalapas).
“Hari ini DPP HARI menyoroti peristiwa yang terjadi di Lapas Cibinong, di mana Ombudsman yang datang melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong dihambat oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan perintah Kalapas,” ujar Nezar Djoeli dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Menurut Nezar, peristiwa tersebut memprihatinkan karena dinilai menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan ego sektoral antarinstansi pemerintah.
“Hal ini menyebabkan sebuah kepedihan yang dipertontonkan kepada rakyat seluruh Indonesia, bahwa antara instansi lembaga pemerintah yang dinamakan Ombudsman dan lapas ini tidak bisa menunjukkan sebuah kebersamaan dalam memberantas, membangun negara ini,” tegasnya.
Ia juga mengkritik sikap pihak lapas dalam menerima kedatangan tim Ombudsman. Menurutnya, sikap tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang semestinya dijunjung dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ombudsman sudah datang dengan bagus, melakukan sidak, melakukan kunjungan kerja, tetapi sambutan yang disampaikan oleh orang-orang lapas yang berada di Lapas Cibinong itu sangat tidak menunjukkan sikap dari Pancasila,” tuturnya.
Selain persoalan penghambatan terhadap Ombudsman, Nezar juga menyinggung dugaan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana kasus korupsi di dalam lapas.
“Masing-masing oknum yang mengatasnamakan lapas memberikan fasilitas-fasilitas tertentu kepada oknum-oknum koruptor yang terjerat kasus-kasus yang sangat mengerikan di Republik ini atas pencurian-pencurian uangnya,” ungkap Nezar.
Atas persoalan tersebut, DPP HARI meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap jajaran kementerian dan lembaga yang terkait dengan pengelolaan pemasyarakatan.
“Nah untuk itu, kami minta kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto agar mengevaluasi seluruh jajaran kementerian, lapas, untuk dapat membuat citra yang baik ke depan bagi negeri ini,” ucapnya.
Nezar berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan hubungan antarlembaga pemerintah dapat berjalan secara harmonis, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.
“Kami tidak mau ada lagi kecederaan dalam situasi yang mempertontonkan sebuah dagelan politik antara instansi pemerintah di Republik ini,” pungkasnya. (r/isl)