JAKARTA — Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Nuzran mengatakan sumpah jabatan yang diucapkannya menjadi pijakan dalam menjalankan amanat undang-undang sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik.
“Janji dan sumpah ini akan kami pegang dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas,” kata Nuzran seusai pelantikan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengangkat Radian Syam sebagai anggota Ombudsman RI. Dengan pelantikan tersebut, keanggotaan Ombudsman RI kembali lengkap menjadi sembilan orang.
Nuzran mengatakan pembenahan internal Ombudsman akan berjalan beriringan dengan pengawalan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah bidang hukum dan pemasyarakatan.
Ombudsman saat ini tinggal menyelesaikan penyerahan rekomendasi tertulis hasil inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Nuzran, komunikasi dengan kementerian terkait telah dilakukan. Namun, waktu penyerahan rekomendasi masih menyesuaikan dengan agenda Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Rekomendasi tertulis tinggal kami serahkan kepada menteri,” ujarnya.
Nuzran menegaskan pengawasan Ombudsman tidak berhenti pada persoalan di Lapas Cibinong. Sejumlah hasil investigasi lainnya juga telah disampaikan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.
Salah satunya adalah investigasi mengenai kematian empat dokter internship yang telah diserahkan kepada Menteri Kesehatan. Nuzran menyebut sebagian besar saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman telah diperintahkan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran terkait di Kementerian Kesehatan.
Selain itu, Ombudsman baru saja menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji kepada Kementerian Haji dan Umrah.
Ke depan, Ombudsman juga akan menyelesaikan sejumlah investigasi atas prakarsa sendiri. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kekerasan seksual di sejumlah daerah, serta sektor minyak dan gas bumi.
Dengan kembali lengkapnya sembilan anggota, Ombudsman RI memasuki fase baru dengan agenda pengawasan yang tetap berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. (bc/isl)