MEDAN — Komisi Sosial dan Penanggulangan Bencana (Sosben) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya edukasi, mitigasi, dan penanggulangan bencana.
Upaya tersebut diwujudkan dengan kehadiran dua anggota Komisi Sosben MUI Sumut, Tauhid Ichyar dan Islahuddin Panggabean, dalam kegiatan “Ngopi di Siang Hari” yang digelar KOGANA Sumut, Jumat (2/10/2026), di Cafe Teras, Kompleks Setia Budi, Medan.
Kegiatan yang mempertemukan aktivis kebencanaan, pegiat sosial, pemerintah, relawan dan pemangku kepentingan tersebut dipimpin Penasehat KOGANA, Benny. Hadir sebagai pembicara antara lain Dr. Hendro Nugroho, S.T., M.Si., Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Afdoli dari BPBD Sumut Bidang Kesiapsiagaan, Syahrul dari BPBD Sumut Bidang Kerja Sama, Torang Hutahaean dari Basarnas, serta M. Nuh dari DPD RI.
Kehadiran Komisi Sosben MUI Sumut menjadi bagian dari langkah membangun komunikasi dan jejaring dengan berbagai elemen dalam menghadapi potensi bencana di Sumatera Utara.
BMKG Ingatkan Perubahan Musim Hujan
Dalam pemaparannya, Hendro dari BMKG menjelaskan sejumlah potensi ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara serta pentingnya peringatan dini sampai kepada masyarakat.
Ia menjelaskan Sumatera Utara memiliki karakteristik tiga zona musim. Wilayah barat Sumatera seperti Nias, Sibolga dan Tapanuli Tengah memiliki karakter ekuatorial dengan hujan yang dapat berlangsung sepanjang tahun. Wilayah tengah mengalami pola musim hujan dan kemarau, sementara wilayah dengan karakter ekuatorial lainnya dapat mengalami dua periode musim hujan dan dua periode musim kemarau.
BMKG memperkirakan musim hujan 2026–2027 mengalami kemunduran dengan periode musim hujan yang relatif lebih pendek. Puncak musim hujan diperkirakan terutama terjadi pada November dan Desember.
Disebutkan, sekitar 42 persen puncak musim hujan terjadi pada November, 35 persen pada Desember, 18 persen pada Oktober dan 9 persen pada September.
Hendro juga mengingatkan adanya pengaruh kondisi suhu muka laut serta aktivitas El Niño di Pasifik terhadap dinamika cuaca.
Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menyediakan informasi peringatan dini, tetapi memastikan informasi tersebut benar-benar sampai dan dipahami masyarakat.
“Informasi sudah diberikan, tetapi apakah sudah sampai di masyarakat?” menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab bersama.
Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi kebencanaan, integrasi antarinstansi, memperkecil action gap, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek dalam penanggulangan bencana.
Masyarakat juga perlu mengenali ancaman di lingkungan masing-masing, mengetahui jalur evakuasi, melaporkan kondisi lapangan, mengikuti simulasi dan pelatihan, serta tidak menyebarkan informasi bohong.
Relawan, kata dia, dapat menjadi jembatan informasi antara BMKG dan masyarakat, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh unsur pentahelix.
BPBD Dorong Paradigma Mitigasi
Sementara itu, Afdoli dari BPBD Sumut menjelaskan pentingnya membangun ketangguhan masyarakat mulai dari tingkat forum pengurangan risiko bencana, kecamatan, desa hingga keluarga.
Ia menyoroti pentingnya kesiapan jalur evakuasi sekaligus kesiapan anggaran daerah menghadapi bencana.
Pengalaman kejadian bencana pada 2025, ketika belanja tidak terduga (BTT) telah terserap, menjadi pelajaran bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi.
“Harus lebih mitigatif,” menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut.
Menurutnya, kesiapan sebelum bencana sangat penting untuk mengurangi dampak maupun potensi korban jiwa. Masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi mengenai tas siaga bencana dan kebutuhan dasar yang harus dipersiapkan ketika terjadi keadaan darurat.
Perkuat Kerja Sama dan Jejaring Relawan
Dari BPBD Bidang Kerja Sama, Syahrul menekankan pentingnya menyelaraskan program kebencanaan dengan program pemerintah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pendekatan informal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
BPBD juga membuka ruang koordinasi melalui desk relawan di kantor BPBD.
Sementara itu, Torang Hutahaean dari Basarnas menyampaikan program Kampung Rescue yang dapat dikolaborasikan dengan konsep Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Selain keterampilan, masyarakat juga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung keselamatan.
Basarnas juga mendorong adanya pelaporan potensi sumber daya yang dimiliki para relawan sehingga dapat dipetakan dan dikoordinasikan ketika dibutuhkan.
Ada empat hal yang ditekankan, yakni mitigasi, keterampilan, sarana-prasarana, serta pelaporan potensi sumber daya.
Komisi Sosben MUI Sumut Siap Perluas Kolaborasi
Dalam kegiatan tersebut, M. Nuh dari DPD RI menekankan pentingnya membangun perhatian publik terhadap persoalan kebencanaan. Menurutnya, isu kebencanaan perlu terus dibicarakan dan mendapatkan perhatian di tengah masyarakat.
Benny selaku pemimpin diskusi juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bersama. Ia turut menyinggung pentingnya perlindungan dan asuransi bagi relawan kebencanaan.
Sementara itu, dari Komisi Sosben MUI Sumut, Tauhid Ichyar menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari upaya memperluas kerja sama dalam program penanggulangan bencana.
Komisi yang menangani persoalan sosial dan kebencanaan tersebut membuka ruang kolaborasi dengan berbagai lembaga, organisasi, relawan maupun komunitas untuk melakukan edukasi dan mitigasi kebencanaan.
“Komisi Sosben MUI Sumut terus mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan edukasi dan mitigasi kebencanaan,” menjadi semangat yang dibawa dalam kegiatan tersebut.
Kolaborasi ke depan juga dapat diarahkan kepada lingkungan remaja masjid, madrasah, pesantren dan komunitas umat, sehingga pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana dapat ditanamkan sejak dini.
Dengan pendekatan tersebut, MUI Sumut melalui Komisi Sosben berharap edukasi kebencanaan tidak hanya berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diteruskan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat melalui jejaring umat dan berbagai elemen pentahelix.
Kesepakatan aksi dan penguatan jejaring menjadi salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut, sebagai bagian dari upaya bersama membangun masyarakat Sumatera Utara yang lebih siap menghadapi ancaman bencana. (r/isl)