MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat membacakan jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).
Penyampaian jawaban tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sumut memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, pertanyaan, saran, serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumut. Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD.
Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Sumut yang telah memberikan masukan terhadap arah kebijakan anggaran daerah.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Surya.
Ia menegaskan, perubahan APBD harus difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung serta manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sumut berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Berbagai isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Sumut juga mendapat penjelasan dari pemerintah provinsi. Isu tersebut mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, hingga pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Menurut Surya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung target pembangunan Sumatera Utara.
“Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” katanya.
Tahapan Pembahasan Berlanjut
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto mengatakan, setelah Pemprov Sumut menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda P-APBD Sumut 2026, proses pembahasan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Rapat Paripurna DPRD Sumut dijadwalkan kembali digelar pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut.
Setelah itu, DPRD Sumut bersama Pemprov Sumut akan melakukan pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, unsur Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.