MEDAN – Ketua Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN) Reza Nasution menyayangkan sikap dari Bupati Batubara Baharuddin Siagian yang dianggap telah ‘melawan’ Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, diketahui, Baharuddin Siagian kini tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KPP Sumatera Pantai Timur).
“Sebagai salah satu bupati yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Baharuddin Siagian seharusnya menjunjung etika dan adab kepemimpinan di pemerintahan daerah yang masih dipimpin oleh Gubernur defenitif dan sukses dalam memimpin daerah seperti Bobby Nasution. Sepatutnya, dalam situasi geopolitik yang sedang tidak kondusif dan kepemimpinan nasional dan daerah juga baru berjalan setahun lebih, wacana tentang pemekaran daerah apalagi untuk provinsi bukanlah bernilai urgensi dan menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” sesal Reza, Sabtu (11/4/2026), menanggapi surat undangan yang telah banyak beredar dengan tajuk ‘Silaturahim Syawal 1447 H dan Rembug Pembangunan Daerah Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur’.
Dalam surat undangan tersebut, kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) mendatang di Aula Kantor Bupati Batubara.
Menurut Reza, apa yang dilakukan Baharuddin Siagian sangat meresahkan masyarakat Sumatera Utara, terlebih kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan membahas agenda pembentukan provinsi baru bernama Sumatera Pantai Timur. Publik pun menilai langkah tersebut berpotensi memicu perpecahan wilayah Sumatera Utara di tengah kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Ya, meskipun di situ ada nama Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, namun jabatan Bahar Siagian sebagai Ketua Dewan Pembina KPP Sumatera Pantai Timur berpotensi kontra produktif dengan tugas dirinya yang saat ini sebagai Bupati Batubara. Apa yang dicari Bahar, kekuasaan? Ketenaran? Atau memang memberikan sinyal ingin membuat Sumut tidak kondusif dan Kepemimpinan Nasional di bawah Presiden Prabowo terganggu fokusnya dalam menjalankan program Asta Cita ke daerah,” tegasnya.
Untuk itu, FPAN meminta Gubsu menegur Bahar Siagian jika memang kegiatan tersebut dilaksanakan.(bj)