Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memberikan keberpihakan yang lebih nyata dalam memperkuat dan mengoptimalkan ekonomi syariah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi umat Islam di Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum MUI, KH M. Anwar Iskandar, saat membuka Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun, implementasinya dinilai masih belum berjalan secara optimal sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah.
“Kami berharap keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi syariah semakin nyata. Ekonomi syariah harus dioptimalkan dan dikelola secara terkoordinasi agar menjadi kekuatan dalam mengangkat perekonomian umat,” ujar Anwar Iskandar.
Ia menilai pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
MUI juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi menuju kemandirian bangsa. Meski demikian, Anwar mengingatkan agar seluruh kebijakan ekonomi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyimpangan.
“Pelaksanaan kebijakan ini harus bersih dari korupsi, manipulasi, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Praktik-praktik tersebut hanya akan menghambat cita-cita bangsa menuju Indonesia yang mandiri,” tegasnya.
Selain penguatan sektor ekonomi, MUI turut menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung dakwah serta pengembangan ekosistem ekonomi Islam. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan pembangunan bangsa yang berakhlak mulia.
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII mengusung tema “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat” dan berlangsung pada 24–26 Juli 2026. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis melalui 12 sidang pleno, mulai dari rekomendasi keumatan, penguatan pendidikan dan kesehatan umat, hingga berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian nasional.
Pembukaan KUII VIII dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta pimpinan lembaga negara, ulama, dan para duta besar dari sejumlah negara sahabat. (mui/isl)