JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah capaian strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga September 2026. Capaian tersebut meliputi penanganan pascabencana, pelayanan administrasi kependudukan, pengendalian inflasi, hingga dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional di daerah.
Paparan itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Tito menyebutkan, hingga 14 September 2026, realisasi anggaran Kemendagri telah mencapai Rp4,36 triliun atau sekitar 63,54 persen dari total pagu sebesar Rp6,86 triliun.
Di tengah pelaksanaan anggaran tersebut, Kemendagri menjalankan sejumlah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Salah satunya adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito mengatakan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan terus dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Kemendagri juga terlibat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), antara lain melalui dukungan tanggap darurat, pelayanan administrasi kependudukan, serta pemantauan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemendagri juga memberikan layanan administrasi kependudukan secara jemput bola di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera dan NTT.
“Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,” kata Tito.
Selain penanganan bencana, Kemendagri melanjutkan pemantauan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala.
Tito menyampaikan, hingga Agustus 2026, inflasi masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Kemendagri juga menjalankan fungsi koordinasi untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden di daerah. Program tersebut antara lain pembangunan 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta berbagai agenda penguatan pembangunan dan pelayanan publik.
Fokus Kebijakan Kemendagri 2027
Untuk tahun anggaran 2027, Tito menyampaikan arah kebijakan Kemendagri akan tetap diarahkan pada pengawalan program prioritas nasional dan penguatan kapasitas pemerintahan daerah.
Fokus tersebut mencakup penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan pagu indikatif Kemendagri pada 2027 sebesar Rp5,64 triliun.
Namun, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,28 triliun untuk mendukung pelaksanaan berbagai tugas strategis. Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran Kemendagri pada 2027 mencapai sekitar Rp10,93 triliun.
Realisasi Anggaran BNPP
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito juga melaporkan realisasi anggaran lembaga tersebut hingga 14 September 2026.
Realisasi anggaran BNPP tercatat sebesar Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Menurut Tito, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan pascabencana di wilayah perbatasan, serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
Rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Ketua DKPP Heddy Lugito. (bc/isl)