Kabaintelkam Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengendalian untuk Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

Hukum34 Dilihat
JAKARTA – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Usulan tersebut disampaikan Komjen Dedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang membahas RUU Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dedy mengatakan, pengaturan mekanisme pengendalian diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan, baik untuk kepentingan pribadi maupun di luar tujuan yang telah ditentukan.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy.

Ia menjelaskan, enam mekanisme tersebut mencakup pembatasan sasaran penyadapan, larangan penggunaan di luar kepentingan yang sah, kejelasan perintah, pencatatan yang tidak dapat dihapus, pengawasan berlapis, serta penerapan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.

Pertama, diperlukan pengaturan sasaran penyadapan secara limitatif atau terbatas. Menurut Dedy, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

“Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,” ujarnya.

Kedua, harus ada larangan tegas terhadap penggunaan kewenangan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan maupun untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis pimpinan, disertai batas waktu yang jelas. Dedy mencontohkan, di lingkungan Intelkam Polri, jangka waktu penyadapan yang diterapkan adalah satu bulan.

Selain itu, proses penyadapan harus dilaksanakan dengan sistem pencatatan dan pembagian kewenangan secara terkompartementasi. Dengan demikian, pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan melaksanakan teknis penyadapan merupakan pihak yang berbeda.

“Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” jelasnya.

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat secara menyeluruh dan permanen sehingga tidak dapat dihapus. Pencatatan tersebut juga perlu dilengkapi mekanisme audit secara berkala untuk memastikan setiap pelaksanaan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, diperlukan pengawasan berlapis melalui mekanisme pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta pengawasan dari fungsi Inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Keenam, harus ada penerapan sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

Dedy menjelaskan, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, sanksi etik berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, serta sanksi disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003.

Untuk pelanggaran kode etik, sanksi terberat dapat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penerapan sanksi tersebut, tegasnya, tidak hanya berlaku bagi personel yang melaksanakan penyadapan, tetapi juga terhadap pihak yang memberikan perintah.

Dengan enam mekanisme tersebut, Kabaintelkam Polri berharap pengaturan penyadapan dalam RUU Penyadapan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas intelijen kepolisian. (bc/isl)