MANILA – Pengadilan di Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Jumat (4/9/2026). Perintah tersebut berkaitan dengan perkara pidana yang menuduh Sara Duterte melontarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara, serta mantan Ketua DPR Filipina.
Pengadilan tingkat pertama Filipina menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, dalam perkara yang mencakup tiga dakwaan ancaman serius.
Dalam perkara tersebut, pengadilan juga menetapkan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar Rp33,7 juta untuk setiap dakwaan.
Menanggapi perintah tersebut, pengacara Sara Duterte menyatakan kliennya tidak berniat menghindari proses hukum.
“Terlepas dari persoalan yurisdiksi, dia tidak berniat menghindari hukum dan akan terus menempuh segala upaya hukum yang tersedia baginya,” ujar pengacara Sara dalam sebuah pernyataan.
Kasus ini berawal dari pernyataan Sara Duterte pada November 2024. Saat itu, dia disebut mengatakan telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan memerintahkannya untuk membunuh Marcos Jr., istrinya, serta sepupunya yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR Filipina, apabila dirinya dibunuh.
Namun, Sara Duterte membantah bahwa dirinya telah melontarkan ancaman terhadap Presiden Marcos Jr. maupun dua orang lainnya.
Dugaan ancaman tersebut juga menjadi bagian dari materi aduan dalam proses pemakzulan terhadap Sara Duterte dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Filipina. Proses tersebut masih menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi masa depan politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu.
Apabila dinyatakan bersalah dalam proses pemakzulan, Sara Duterte berpotensi kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden. Situasi tersebut juga dapat berdampak terhadap peluang politiknya menjelang pemilihan presiden Filipina pada 2028.
Selain perkara ancaman tersebut, Sara Duterte juga menghadapi tuduhan terpisah terkait dugaan penyalahgunaan dana publik saat menjabat sebagai Wakil Presiden dan sebelumnya sebagai Menteri Pendidikan Filipina.
Meski demikian, Sara Duterte membantah melakukan pelanggaran hukum dan menyatakan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia untuk menghadapi berbagai tuduhan terhadap dirinya. (bc/isl)