JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan evaluasi hingga perombakan kabinet menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Prabowo, masa dua tahun dinilai cukup bagi para menteri dan pembantunya untuk menunjukkan kemampuan serta kinerja masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog Prabowo Menjawab bersama sejumlah jurnalis senior, pimpinan media nasional, dan pakar. Dalam dialog yang ditayangkan pada Rabu (16/9/2026), Prabowo menjawab pertanyaan Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi mengenai kemungkinan reshuffle besar-besaran menjelang dua tahun pemerintahan.
Prabowo mengatakan evaluasi terhadap jajaran pemerintahannya dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengibaratkan kabinet seperti sebuah kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti, striker, maupun pemain cadangan.
“Kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah saat ini perlu memusatkan perhatian pada sejumlah persoalan mendasar, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia.
Ia menyebut sejumlah kementerian tidak berada di garis depan dalam menjalankan agenda prioritas pemerintah. Meski demikian, para menteri tetap diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan dan inisiatif masing-masing.
Reshuffle untuk Penyesuaian dan Evaluasi
Prabowo menjelaskan, jika reshuffle dilakukan, salah satu pertimbangannya adalah menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Kalau pun ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi,” ujarnya.
Selain promosi atau penyesuaian posisi, Prabowo mengatakan pergantian pejabat dapat dilakukan apabila seorang pejabat dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya atau menghadapi persoalan tertentu.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan menghalangi proses penegakan hukum apabila terdapat pejabat yang tersangkut perkara dan aparat penegak hukum memiliki bukti.
Prabowo kemudian dikaitkan dengan pengalaman ketika aparat penegak hukum memberitahukan adanya persoalan yang melibatkan seorang pejabat. Dalam konteks tersebut, ia menyatakan proses hukum harus berjalan apabila bukti tersedia.
Ketika kembali ditanya mengenai momentum dua tahun pemerintahan sebagai waktu evaluasi kabinet, Prabowo menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang logis.
“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, dua tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan susunan kabinet, meski dalam dialog tersebut tidak diumumkan nama menteri maupun waktu pelaksanaan reshuffle tertentu.
Prabowo Klaim Investasi Akan Masuk Besar-besaran
Dalam dialog yang sama, Prabowo juga berbicara mengenai strategi pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Prabowo menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun. Sementara itu, hingga semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun.
Data pemerintah menunjukkan realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target investasi nasional sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut dilaporkan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.
Prabowo mengatakan pemerintah akan terus mendorong masuknya investasi dalam jumlah besar untuk memperluas kesempatan kerja.
“Beberapa minggu ke depannya, Anda tunggu aja, karena saya sudah tahu ya, akan ada investasi besar-besaran masuk ke Indonesia,” kata Prabowo.
Pemerintah sebelumnya juga menyatakan bahwa realisasi investasi menjadi salah satu faktor yang mendukung perekonomian nasional. Presiden menyebut investasi dan pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo dalam dialog tersebut juga menyinggung persaingan global dan ambisi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang.
Ia menyatakan pemerintah harus menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses pembangunan dan transformasi ekonomi Indonesia.
Dengan demikian, menjelang dua tahun pemerintahan, dua isu yang disorot Prabowo adalah evaluasi terhadap jajaran kabinet serta percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, Presiden belum mengumumkan daftar pejabat yang akan diganti maupun jadwal resmi reshuffle kabinet. (bc/isl)