JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire atau cincin api membuat kesiapan menghadapi bencana harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menunggu bencana terjadi.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan sejumlah bencana, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera, hingga erupsi Gunung Anak Krakatau.
Rapat digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Saya mengundang rapat melalui konferensi video, saya hanya ingin monitor bagaimana perkembangan sekaligus mendengar situasi yang terkini,” ujar Prabowo saat membuka rapat.
Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Yusuf Jauhari. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana turut mengikuti rapat melalui konferensi video.
Prabowo menegaskan, posisi Indonesia di kawasan cincin api merupakan kondisi yang harus dihadapi dengan kesiapan maksimal.
“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi, ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” tegasnya.
Mitigasi Jangan Menunggu Bencana
Berbekal pengalaman dalam menangani berbagai bencana, Prabowo menilai kapasitas mitigasi nasional harus terus diperkuat. Pemerintah juga akan meningkatkan dukungan anggaran agar kesiapan menghadapi bencana dapat dibangun sebelum bencana terjadi.
Menurut Prabowo, respons pemerintah dalam menangani sejumlah bencana selama ini menunjukkan perkembangan, baik dari sisi kecepatan maupun skala penanganan.
Ia mencontohkan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan nasional secara masif.
“Menurut saya, kita cukup berhasil, kita atasi. Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur,” katanya.
Khusus untuk karhutla, Prabowo meminta pola penanganan diubah dari pendekatan reaktif menjadi lebih antisipatif. Sarana dan peralatan harus sudah tersedia di wilayah rawan sebelum bencana terjadi.
Peralatan tersebut antara lain helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator.
“Dalam perencanaan, kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang. Artinya, nanti Menteri Sesneg siapkan juga, beritahu Menteri Keuangan, Kepala Bappenas. Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,” jelas Prabowo.
Ia juga meminta pemerintah menyusun master plan mitigasi bencana yang menyeluruh dan masif.
Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kapal induk yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone, penambahan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, hingga pengembangan teknologi drone yang dapat mendukung pemadaman kebakaran dari udara.
“Kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” tegasnya.
Pengungsi Gempa NTT Menurun
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta perkembangan penanganan gempa bumi di NTT terus dipantau, khususnya pemulihan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto melaporkan jumlah pengungsi di NTT mulai menurun seiring dengan berkurangnya aktivitas gempa.
“Masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang mulai dikembalikan ke rumahnya masing-masing, seiring dengan kondisi gempa yang semakin menurun,” ujar Suharyanto.
Jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai 179.037 jiwa kini berkurang menjadi 72.864 jiwa. Mereka umumnya merupakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
BNPB mulai menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga memberikan dana tunggu hunian kepada masyarakat terdampak.
“Secara bertahap sedang kami bangunkan hunian sementara ataupun diberikan dana tunggu hunian,” katanya.
Seiring membaiknya kondisi di lapangan, jumlah alat utama yang disiagakan untuk penanganan darurat juga dikurangi. Saat ini BNPB menyisakan satu pesawat Cessna dan satu helikopter untuk mengantisipasi kebutuhan darurat.
“Hanya dua unit untuk antisipasi apabila diperlukan dalam kondisi darurat,” tutur Suharyanto.
48 Orang Meninggal Akibat Langsung Gempa
Suharyanto juga melaporkan, korban meninggal dunia secara langsung akibat gempa di NTT tercatat sebanyak 48 orang. Tidak ada tambahan korban meninggal akibat gempa susulan.
Namun, terdapat 87 orang yang meninggal dunia akibat penyebab tidak langsung, seperti penyakit, proses perawatan, maupun sebab alami lainnya.
Untuk memastikan penanganan berjalan optimal, Prabowo meminta laporan secara berjenjang dari Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian ESDM, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Kemensos Siapkan Anggaran Tambahan
Selain penanganan di NTT, pemerintah juga memperkuat kesiapan anggaran untuk menghadapi berbagai bencana di sejumlah wilayah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial menyiapkan skema pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) apabila anggaran penanganan bencana yang tersedia tidak mencukupi.
“Kalau tidak cukup, kita mengajukan Anggaran Biaya Tambahan. Nanti nilainya sesuai dengan kebutuhan dan dikaji bersama Kementerian Keuangan,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, kebutuhan anggaran bencana bersifat dinamis karena gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, dan berbagai bencana lainnya dapat terjadi secara tiba-tiba sehingga sulit diprediksi dalam perencanaan anggaran reguler.
Kemensos juga memastikan kesiapan bantuan bagi masyarakat terdampak erupsi sejumlah gunung api, antara lain Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT, dan Gunung Ibu di Maluku.
“Masih tersedia, mencukupi yang dari gudang logistik Kementerian Sosial. Namun bencana datang kadang-kadang mendadak sehingga belum kita rencanakan. Karena itu, sangat dimungkinkan untuk meminta tambahan dana,” pungkasnya. (r/isl)