JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) berencana membuka rekrutmen sebanyak 4.430 aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.600 formasi calon hakim (cakim) dan 2.830 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Pengumuman resmi penerimaan tersebut direncanakan terbit pada akhir November 2026.
Informasi itu disampaikan Hakim Agung Kamar Perdata yang juga Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, Kamis (5/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Jumat (6/11/2026).
“Insyaallah, akhir November ini akan diumumkan, untuk cakim berjumlah 1.600 formasi dan 2.830 formasi untuk CPNS,” ujar Sobandi.
Ia menjelaskan, Mahkamah Agung merupakan salah satu dari 14 kementerian dan lembaga yang mendapatkan prioritas Presiden untuk penambahan sumber daya manusia (SDM) pada tahun ini.
Menurut Sobandi, penambahan personel sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan layanan peradilan di seluruh Indonesia.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena setiap tahun Mahkamah Agung kehilangan sejumlah hakim dan aparatur peradilan akibat memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.
“Setiap tahunnya, kurang lebih 500 hakim dan aparatur peradilan yang pensiun atau meninggal, dan rekrutmen hakim terakhir itu tahun 2021, jadi banyak kosong, sehingga menghambat layanan peradilan,” jelasnya.
Mantan Kepala Badan Urusan Administrasi MA itu menegaskan, rekrutmen ini menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan personel dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Dengan adanya tambahan hakim dan aparatur baru, diharapkan beban kerja pengadilan dapat ditangani lebih optimal sehingga proses pelayanan peradilan berjalan lebih efektif.
Rincian Formasi dan Jadwal Pendaftaran
Berdasarkan keterangan Sobandi, kebutuhan rekrutmen Mahkamah Agung tahun anggaran 2026 meliputi:
- Calon Hakim (Cakim): 1.600 formasi.
- CPNS: 2.830 formasi.
- Total kebutuhan: 4.430 formasi.
Untuk formasi calon hakim, kebutuhan tersebut mencakup lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Sementara itu, rincian jabatan teknis dan pendukung untuk formasi CPNS belum dijelaskan secara terperinci.
Adapun persyaratan pendidikan, batas usia pelamar, dokumen administrasi, tahapan seleksi, serta jadwal pendaftaran masih menunggu pengumuman resmi dari Mahkamah Agung.
Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi diimbau mulai mempersiapkan dokumen dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Calon pelamar juga diminta memantau informasi melalui kanal resmi Mahkamah Agung dan portal rekrutmen ASN pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap informasi pendaftaran maupun tautan seleksi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. (r/isl)