JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga wilayah karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, SLHS merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan penutupan diambil setelah BGN melakukan penyisiran terhadap 27.485 SPPG yang saat ini beroperasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi sejumlah data, antara lain profil dapur, foto dapur, serta profil sekolah.
BGN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan mengecek status pendaftaran SLHS masing-masing SPPG.
Pada Senin (7/9/2026) pukul 17.00 WIB, Kementerian Kesehatan menginformasikan kepada BGN adanya 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing wilayah.
“Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing,” kata Sudaryono melalui akun Instagramnya, Senin (7/9/2026).
Sudaryono menegaskan, 1.999 SPPG tersebut bukan merupakan dapur yang sudah mendaftar SLHS tetapi kemudian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sebaliknya, dapur-dapur tersebut disebut belum pernah melakukan pendaftaran SLHS.
Menurut dia, BGN telah melakukan pengecekan silang, memberikan waktu, serta melakukan konfirmasi kepada pengelola dapur terkait kewajiban tersebut.
“Ini telah kami cross-check, telah kami tunggu, telah kami konfirmasi, telah kami tanya dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, Sudaryono menyatakan seluruh 1.999 dapur SPPG ditutup sementara untuk menjalani proses investigasi.
“Saya nyatakan 1.999 dapur SPPG yang tersebar di tiga wilayah: wilayah 1 sebanyak 351, wilayah 2 sebanyak 1.417, dan wilayah 3 sebanyak 231, saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tegasnya.
Penutupan tersebut menjadi bagian dari langkah BGN untuk memastikan seluruh dapur penyelenggara MBG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum kembali menjalankan pelayanan. (r/isl)